Kinerja ekspor Indonesia pada Januari 2022 tumbuh kuat sebesar 25,31% (yoy) atau sebesar USD19,16 miliar di tengah meningkatnya risiko dan moderasi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global.
“Ekspor yang tetap tumbuh kuat ini menunjukkan bahwa merebaknya varian Omicron tidak berdampak signifikan pada aktivitas produksi dan ekspor”, jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Febrio Kacaribu, Selasa (15/02) dalam keterangan resminya.
Sektor ekspor non-migas tumbuh sebesar 26,74% (yoy), sedangkan untuk ekspor migas tumbuh lebih moderat di 1,96% (yoy). Secara kumulatif, nilai ekspor Januari 2022 dimulai dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan prapandemi (Januari 2020).
Selain itu, pada sektor manufaktur tumbuh pula sebesar 31,16% (yoy), disusul oleh sektor pertanian (11,54%), dan sektor pertambangan (3,87%).
“Ke depan, kinerja ekspor diperkirakan masih akan kuat didukung oleh permintaan maupun harga yang masih tinggi”, jelas Febrio.
Surplus neraca perdagangan Indonesia juga berlanjut pada Januari 2022, sebesar USD0,93 miliar yang menandai tren surplus selama 21 bulan berturut-turut.
Dibandingkan bulan Desember 2021 yang tercatat sebesar USD1,01 miliar, surplus neraca perdagangan Januari 2022 sedikit lebih rendah karena terkait faktor musiman permintaan ekspor dari pasar luar negeri pada satu sisi.
Namun pada sisi lainnya permintaan domestik masih dalam tren meningkat pasca periode penyebaran varian Delta (pent up demand), baik terkait aktivitas konsumsi maupun produksi yang sejalan dengan pemulihan ekonomi dalam negeri.
Untuk selanjutnya, Pemerintah akan terus mengantisipasi adanya risiko pada perekonomian global yang berpotensi mempengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia.
“Selain terus menggulirkan program penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk dukungan pembiayaan ekspor melalui penjaminan kredit, Pemerintah juga akan terus berupaya mengatasi berbagai kendala struktural yang dihadapi sektor seperti perbaikan logistik melalui percepatan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan berbagai perijinan dan lisensi, penguatan National Logistic Ecosystem (NLE), serta penyediaan berbagai fasilitas seperti Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE), pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)”, tutup Febrio.
