ASPEK.ID – Israel memutuskan menghentikan seluruh komunikasi dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Keputusan itu diambil setelah Israel dimasukkan ke dalam daftar pihak yang diduga terlibat dalam kekerasan seksual terkait konflik bersenjata dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk protes terhadap langkah PBB yang dianggap tidak adil terhadap negaranya. Menurut Danon, Israel tidak bisa menerima ditempatkan dalam daftar yang sama dengan Hamas.
“Kami telah selesai dengan Sekretaris Jenderal ini,” kata Danon dalam pernyataan yang diunggah melalui media sosial X, Jumat (29/5).
Danon menilai tuduhan bahwa Israel menggunakan kekerasan seksual sebagai bagian dari strategi perang merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Ia juga menuduh Guterres dan timnya terus menyebarkan informasi yang merugikan Israel.
Kementerian Luar Negeri Israel turut mengecam laporan tersebut. Juru bicara kementerian, Oren Marmorstein, menyebut keputusan PBB sebagai langkah yang memalukan dan tidak masuk akal.
Menurut Israel, kebijakan itu semakin menunjukkan bahwa PBB telah menjadi organisasi yang sarat kepentingan politik dan secara konsisten menjadikan Israel sebagai target kritik.
Misi Israel di PBB kemudian menegaskan bahwa selama Guterres masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, tidak akan ada komunikasi dengan kantornya. Masa jabatan Guterres sendiri dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2026.
Menanggapi keputusan tersebut, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan pihaknya telah mengetahui pengumuman Israel. Meski demikian, ia menegaskan pintu komunikasi Sekretaris Jenderal tetap terbuka.
Laporan tahunan PBB mengenai kekerasan seksual dalam konflik bersenjata sebelumnya telah memberi sinyal bahwa Israel berpotensi dimasukkan ke dalam daftar pemantauan. Pada laporan tahun lalu, PBB mengaku menerima informasi yang dinilai kredibel mengenai dugaan kekerasan seksual terhadap tahanan Palestina di sejumlah fasilitas penahanan Israel.
PBB juga menyatakan para penyelidiknya tidak mendapatkan akses ke lokasi-lokasi tersebut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Sebaliknya, Hamas juga tercantum dalam daftar itu terkait dugaan kekerasan seksual saat serangan 7 Oktober 2023 ke wilayah Israel serta perlakuan terhadap para sandera.
Israel membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyatakan telah mengundang perwakilan PBB untuk melakukan pemeriksaan langsung, namun undangan itu disebut tidak ditindaklanjuti.
Ketegangan antara Israel dan PBB memang terus meningkat sejak pecahnya perang Gaza setelah serangan Hamas pada 2023. Pemerintah Israel berulang kali mengkritik Guterres karena dianggap terlalu keras mengecam operasi militer Israel di Gaza.
Pada 2024, Israel bahkan menetapkan Guterres sebagai persona non grata. Selain itu, Tel Aviv juga menuduh sejumlah staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas, tuduhan yang semakin memperburuk hubungan kedua pihak. []
