Oleh: Inas N Zubir
Beragam tanggapan dan pandangan muncul menyusul rencana Presiden Joko Widodo yang akan menggelar safari keliling Indonesia untuk menyapa rakyat, khususnya di Lampung, NTT dan Jabar yang akan meriah menyambutnya dengan antusiasme tinggi. Salah satu yang menyampaikan pandangan adalah Ketua DPP PSI, Bestari Barus kepada koran Rakyat Merdeka.
Bestari Barus mengatakan bahwa PSI berharap Presiden Jokowi dapat secara eksplisit menyatakan bahwa ia kini telah berada di barisan PSI, bukan lagi bersama PDI Perjuangan. Menurutnya, pernyataan tegas ini penting agar masyarakat tidak lagi bingung dan salah menafsirkan sikap politik Jokowi.
Ia menambahkan bahwa meskipun saat menjabat Presiden, Jokowi belum berhasil mendongkrak elektabilitas PSI, hal itu disebabkan karena belum pernah memberikan dukungan secara langsung dan terbuka. Efek ekor jas (coattail effect) Jokowi saat itu masih mengarah ke PDI Perjuangan. Kini, situasinya berbeda. Dalam acara PSI di Solo, Jokowi telah menyatakan dukungannya dengan tegas. Jika dulu posisinya pada Pemilu 2024 masih samar, sekarang ia sudah jelas mendukung PSI.
Namun, argumen Bestari Barus ini justru lemah dan berpotensi kontraproduktif. Jika Jokowi diposisikan secara terbuka sebagai bagian dari satu partai tertentu, pada saat safari keliling Indonesia, maka ia akan kehilangan citra paling berharga yang dimilikinya saat ini, yakni “Jokowi milik rakyat”.
Citra sebagai figur trans-partai yang bisa diterima berbagai kalangan akan rusak, yang mana masyarakat yang mencintai Jokowi dari berbagai latar belakang partai akan terpolarisasi. PSI, yang ketua umumnya adalah Kaesang Pangarep (putra bungsu Jokowi), seharusnya menghindari langkah yang mempertajam polarisasi, karena mendorong Jokowi untuk mendeklarasikan “saya sudah di PSI, bukan di PDI-P” adalah langkah yang sangat partisan. Alih-alih membiarkan Jokowi tetap menjadi figur persatuan yang berada di atas partai, Bestari Barus justru ingin menariknya ke dalam kubu tertentu.
Akibatnya, pendukung PDI Perjuangan di akar rumput yang selama ini masih merasa dekat dengan Jokowi akan merasa dikhianati. Pendukung Jokowi dari partai-partai lain juga akan kecewa. Sementara hanya basis PSI yang relatif kecil akan merasa senang. Polarisasi semacam ini justru akan merusak aset politik terbesar Jokowi pasca-pemerintahan, yakni citra sebagai elder statesman yang netral dan dekat dengan rakyat.
Keinginan PSI yang mengharapkan coattail effect besar dari Jokowi terdengar terlalu simplistik dan oportunis. Klaim bahwa PSI gagal naik karena Jokowi “belum terbuka” mendukung PSI, terkesan seperti pembenaran pasca-kegagalan. Elektabilitas PSI yang secara struktural masih lemah bukan hanya soal dukungan terbuka Jokowi, melainkan juga faktor internal partai itu sendiri. Membebankan harapan terlalu besar kepada Jokowi justru menunjukkan ketergantungan yang berlebihan, bukan kekuatan organisasi.
Lebih jauh lagi, meminta Jokowi berpihak secara tegas demi menghilangkan “kebingungan masyarakat” justru berisiko menciptakan kebingungan dan kekecewaan yang lebih besar. Banyak orang yang mendukung Jokowi selama ini justru karena ia dianggap tidak terlalu partisan. Begitu ia secara resmi “masuk PSI”, sebagian besar pendukungnya akan merasa kehilangan figur yang selama ini mereka banggakan.
Secara keseluruhan, argumen Bestari Barus mencerminkan cara berpikir yang oportunis, yakni ingin “menggondol” Jokowi untuk menaikkan elektabilitas dengan cepat, tanpa mempertimbangkan biaya sosial dan citra jangka panjang Jokowi. Alih-alih memperkuat Jokowi sebagai pemersatu bangsa atau figur di atas partai, pendekatan ini justru ingin menjadikan Jokowi sebagai alat kampanye PSI. Padahal, semakin tegas Jokowi berpihak, semakin pudar pula citra “Jokowi milik rakyat” yang menjadi kekuatan terbesarnya. Ini strategi jangka pendek yang berpotensi merusak aset politik paling berharga yang dimiliki Jokowi, yaitu persepsi sebagai pemimpin yang melampaui kepentingan partai.
Dengan demikian, safari Jokowi keliling Indonesia tidak boleh dijadikan agenda politik siapa pun, baik PSI maupun relawan Jokowi sekalipun. Safari ini harus tetap murni sebagai silaturahmi rakyat, sebuah momentum Jokowi kembali ke rakyat. Dengan Menjadikannya alat kampanye partai mana pun, hanya akan merusak esensi silaturahmi itu sendiri dan mencemari citra Jokowi sebagai pemimpin yang melampaui kepentingan partai. Semakin Jokowi dipaksa berpihak secara terbuka, semakin pudar pula kekuatan terbesarnya, yaitu persepsi sebagai “Jokowi milik rakyat”.
