ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta agar pekerjaan yang dilaksanakan oleh BUMN bukan hanya dikerjakan oleh sendiri namun juga dapat diberikan kepada swasta terutama para pengusaha-pengusaha muda yang terhimpun dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
“Saya sudah titip kepada Pak Erik Thohir agar jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang ada di BUMN itu semuanya dikerjakan oleh BUMN sendiri. Sebetulnya dari dulu sudah saya ingatkan itu, tapi sekarang mestinya akan lebih jelas karena yang memegang kementerian adalah dari keluarga besar HIPMI, yaitu Pak Erik Tohir,” ujar Presiden saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Masa Bakti 2019-2022 di Dian Ballroom Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta, Rabu (15/1).
Penegasan yang disampaikan oleh Presiden merupakan jawaban dari keluhan-keluhan dari HIPMI berkaitan dengan kemitraan para pengusaha muda dengan BUMN maupun investor. Dasar pemikiran tersebut, menurut Presiden, dalam setahun di BUMN ada banyak proyek yang dapat dikerjakan dengan nilai mencapai Rp2.400 triliun.
“APBN kita hanya 2.200, di BUMN itu ada 2.400 triliun. Dari angka itu mestinya kita bisa menumbuhkan yang muda-muda pengusaha muda ini untuk naik kelas dari yang kecil menjadi menengah, dari yang menengah menjadi besar. Berikan peluang kepada mereka. Saya sudah titip,” ujar Presiden seraya menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan Menteri BUMN untuk menjalankan instruksi tersebut.
Lebih lanjut, Presiden juga menyampaikan bahwa selain di Kementerian BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang saat ini dipegang oleh mantan Ketua HIMPI, memiliki peluang yang besar karena memegang kurang lebih Rp800 sampai Rp900 triliun investasi.
“Saya sudah titip kepada beliau agar dikawinkan, agar dimitrakan investasi-investasi yang datang ke sini dengan pengusaha-pengusaha lokal, dengan pengusaha-pengusaha nasional kita. Jangan sampai mereka berjalan sendiri dan itu bisa dilakukan pada saat datang mereka minta izin untuk investasi di sektor-sektor yang ada di negara kita. Saya sudah titip investor layani dengan baik,” tambah Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan bagaimana investor mengalami kesulitan untuk menyelesaikan proses investasi setelah masuk ke Indonesia karena terkendala masalah pelayanan sehingga balik lagi.
“Banyak sebetulnya investor sudah masuk ke kandang kita, sudah masuk ke negara kita. Tapi kita tidak bisa menyelesaikan mereka, sehingga mereka balik lagi. Sudah masuk. Bukan di depan pintu, sudah masuk de dalam kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bahlil, Rp780 triliun sudah di dalam, menyusul ini kurang lebih Rp2.200 (triliun, red) juga sudah di dalam,” tutur Presiden.
Ia juga berharap bahwa setelah dilantiknya Kepala BKPM yang memiliki kewenangan setingkat menteri dapat menyelesaikan masalah-masalah kecil yang dihadapi terkait investasi contohnya pembebasan lahan seperti yang telah dilakukan Kepala BKPM di Provinsi Banten.
Meski tahu saat menyelesaikan itu membawa nama dirinya, Presiden mengaku tidak masalah asalkan persoalan di bawah dapat diselesaikan dan membawa kebaikan.
“Pak Bahlil sudah ngomong ke saya, Pak saya sering memakai nama Bapak. Enggak apa-apa, asal untuk kebaikan enggak apa-apa. Hal-hal seperti ini yang kita ini memang kacau. Investasi sudah di dalam tapi kita tidak bisa mengeksekusi gara-gara urusan pembebasan tanah, urusan perizinan yang tidak pernah kita layani. Izin di kementerian, izin di provinsi, izin di kabupaten, di kota,” tutur Presiden.
Hal lain yang menjadi kendala dalam investasi, menurut Presiden, adalah regulasi yang saat ini jumlahnya mencapai 42.000 mengalami tumpang tindih dan rencana dalam pekan ini akan diselesaikan.
“Insya Allah minggu ini kita akan mengajukan omnibus law ke DPR. Ada 74 undang-undang yang langsung kita mintakan revisi agar semuanya bisa selesai. Kalau kita, kemarin kita hitung-hitung, kalau kita mengajukan satu per satu, revisi satu undang-undang ajukan, ajukan, 50 tahun enggak akan mungkin selesai, enggak akan selesai. Sehingga kita memang mengajukannya Omnibus law, satu undang-undang menyelesaikan 74 undang-undang sebelumnya,” jelas Presiden.
