ASPEK.ID, BALI – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti tingginya ketimpangan warga dunia. Mengutip Oxam International 2019 pada 2018 terdapat 26 orang terkaya dunia yang memiliki kekayaan bersih setara 3,8 miliar penduduk dunia.
Di sisi lain, kekayaan 2.200 miliarder dunia tumbuh 12 persen, di saat pendapatan penduduk miskin turun 11 persen. Laporan tersebut juga menyebutkan, sekitar 147 miliarder terkaya dunia mengendalikan sekitar 1 persen dari kekayaan global.
“Data lain dari Swiss Credit Suisse memaparkan antara Maret/Juni 2017 hingga Maret/Juni 2018, kekayaan orang super kaya tumbuh sebesar USD 2,5 miliar rata-rata perhari, sementara pendapatan setengah populasi penduduk dunia berkurang USD 500 juta perhari,” ungkap Bambang pada pembukaan 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD ke-3) di Bali, Rabu (4/9/2019).
Bambang menjelaskan, WPFSD merupakan forum parlemen dunia yang diinisiasi oleh DPR RI yang berfokus kepada peningkatan peran parlemen dalam pencapain Sustainable Development Goals (SDGs). Sidang WPFSD dilakukan secara berkala setiap tahunnya, dimulai sejak tahun 2017 hingga kini dengan mengangkat berbagai tema yang menjadi perhatian dunia.
“Sebagai bagian dari implementasi fungsi Diplomasi Parlemen yang diamanahkan oleh Undang-Undang MD3, DPR RI telah menjadi bagian terdepan dari parlemen dunia dalam menyukseskan SDGs. Sidang WPFSD ke-3 ini akan membahas tentang Memerangi Ketimpangan melalui Inklusi Sosial dan Keuangan,” tutur Bamsoet sapaan akrab Bambang
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan, Indonesia sangat berkomitmen terhadap suksesnya implementasi SDGs karena nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan fokus kebijakan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Salah satunya dengan memberikan akses permodalan kepada 58 juta lebih usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mempekerjakan 89 persen tenaga kerja sektor swasta, dengan berkontribusi 60 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB).
“Berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga didorong mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Antara lain sampai dengan akhir tahun 2018 lalu, program Kredit Usaha Rakyat mampu menyalurkan Rp 270 triliun dan menjangkau 13,24 juta debitur, pemberdayaan pelaku usaha super mikro kepada 4,93 juta nasabah kelompok perempuan prasejahtera dengan menyerap dana Rp 10,61 triliun, serta pendampingan kepada 293.295 nasabah usaha mikro kecil dengan menyerap dana sebesar Rp 21,21 triliun,” tandas Bamsoet.
