ASPEK.ID, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harjanto menyampaikan bahwa pihaknya akan meninjau ulang serta menunda pemberlakuan terhadap dua aturan terkait impor baja.
Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika, Harjanto seperti dilansir laman Antara usai mengisi kuliah umum Baja Lokasl vs Baja Impor di Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Disebutkan Harjanto, aturan pertama yakni Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.
Selanjutnya Permenperin Nomor 35 tahun 2019 tentang Penerbitan Pertimbangan Teknis Untuk Pengecualian dari Pemberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Produk Besi/Baja dan Kabel secara Wajib yang dikeluarkan pada 18 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal yang sama.
“Kami sudah bertemu Komisi VI DPR dan mereka mengharapkan agar kedua Permenperin itu dikaji ulang dan menunda pemberlakuannya,” kata Harjanto.
Disampaikannya, aturan tersebut awalnya ditunda hingga 1 Januari 2020, namun DPR meminta agar penundaan dilakukan sampai peninjauan terhadap kedua aturan itu selesai dilakukan.
Menurut Harjanto, Kemenperin akan memberikan prioritas terhadap keberatan yang disampaikan pelaku industri baja tentang kedua aturan tersebut.
“Jadi, yang mereka protes kan sebenarnya soal importasi itu masuk ke produk yang kapasitas sudah ada di dalam negeri. Kemarin kan saya juga sudah dipanggil DPR dan sudah kami laporkan ke Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Nanti kita tinjau ulang lah masalah yang dihadapi dunia usaha,” jelasnya.
