ASPEK.ID, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilaporkan akan segera merombak jajaran direksi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero).
PT Asabri merupakan perusahaan pelat merah yang bergerak dibidang Asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Polri.
“Ya pasti (dirombak), saya kira. Tahun ini, tahun ini (perombakannya),” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dilansir laman Antara di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Sosok yang beberapa lalu diangkat sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri itu mengatakan belum dapat memastikan perombakan direksi Asabri dilakukan secara keseluruhan atau tidak.
Kartika mengtakan hal itu disebabkan masih akan didiskusikan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. “Belum tahu, belum tahu. Ini masih diskusi sama Pak Menteri,” ujarnya.
Disebutkannya, memang benar terdapat kerugian portofolio di sisi saham Asabri tersebut namun ia mengaku belum mengetahui secara pasti terkait angka kerugiannya sebab masih dikaji lebih dalam.
“Memang ya seperti yang disampaikan itu, ada kerugian di portofolio sisi sahamnya. Ini sedang kami kaji dan dilihat karena kan nilainya bergerak terus,” katanya.
Pihaknya sedang melakukan investigasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui lebih lanjut terkait masalah Asabri tersebut.
“Kami sedang meneliti dan melakukan investigasi dengan BPK, jadi belum terlihat dari kapannya tapi ini sudah cukup lama. Kami belum lihat detail,” ujarnya.
Ia menyebutkan strategi penyelesaian kasus Asabri akan berbeda dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebab Asabri merupakan asuransi sosial sehingga tidak dilakukan secara business to business (B2B).
“Beda karena Asabri itu asuransi sosial bukan asuransi privat. Jadi tidak bisa, dalam konteks B2B agak sulit,” katanya.
Di sisi lain, Kartika mengatakan belum mengetahui strategi yang akan diterapkan untuk menyelesaikan kasus Asabri sebab masih dalam proses penelitian bersama Menkopolhukam Mahfud MD.
“Belum tahu, baru mau kami teliti dulu kejadiannya seperti apa dan lossnya seperti apa. Nanti kami lihat dengan Pak Menkopolhukam,” katanya.
Kartika mengatakan Kementerian BUMN akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melalui pertemuan yang akan dilakukan pada akhir pekan ini.
“Dipanggil Menteri Polhukam dulu. Belum tahu, akhir minggu ini mungkin,” tukas dia.
