Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta Kepolisian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera mengusut dugaan penyelewengan dana masyarakat yang dilakukan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Lebih lanjut, ia pun merasa tertipu dengan ACT yang sempat dianggapnya sebagai organisasi yang aktif menghimpun dana untuk kepentingan kemanusiaan.
Mahfud MD menulis dalam akun Twitternya @mohmahfudmd, Selasa (5/7/2022), bahwa dirinya pernah memberikan endorsement kepada ACT pada 2016/2017.
“Pd 2016/2017 sy prnh memberi endorsement pd kegiatan ACT krn alasan pengabdian bg kemanusiaan di Palestina, korban ISIS di Syria, dan bencana alam di Papua. Tp jika ternyata dana2 yg dihimpun itu diselewengkan maka ACT bkn hny hrs dikutuk tp juga hrs diproses sr hukum pidana,” tulisnya.
Saat meminta endorsement, ia menceritakan, ACT tiba-tiba datang ke kantornya dan menodongnya untuk memberikan sepatah dua kata untuk lembaga tersebut. Endorsement juga pernah ia berikan ketika pihak ACT menemuinya ketika dirinya baru selesai khutbah Jumat di Sumatra.
Sebelumnya, ACT menjadi perbincangan karena kasus penyelewengan dana umat yang terbongkar oleh majalah Tempo. Dengan adanya dugaan tersebut Bareskrim Polri mengatakan tahapan untuk kasus Aksi Cepat Tanggap (ACT) terkait masalah penyelewengan dana umat baru masuk tahap penyelidikan.
Tempo memuat soal gaji petinggi ACT yang mencapai Rp250 juta hingga deretan fasilitas mobil mewah. Bahkan ada dugaan dana umat tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi pendiri dan pemilik ACT. Selain itu, PPATK menemukan dugaan aliran dana mencurigakan ACT. Lembaga kemanusiaan ini ramai jadi perbincangan lantaran diduga menyelewengkan dana umat. Banyak muncul tagar #AksiCepatTilap hingga #JanganPercayaACT.
“Iya ada (transaksi mencurigakan) bahkan sudah ada Hasil Analisisnya juga sejak lama,” kata Ivan saat dihubungi, Selasa (5/7/2022).
Ivan mengungkapkan terdapat dugaan aktivitas terlarang yang mengarah kepada aksi terorisme. “Transaksi mengindikasikan demikian (terorisme) namun perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait,” ujarnya.
