Merger Pelindo I-IV menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) harus bisa menyelesaikan hambatan-hambatan yang sebelumnya terjadi di sektor pelabuhan . Kendala itu belum ada standar biaya pelabuhan dan belum terkoneksi.
“Sebelum merger Pelindo I-IV, ada beberapa hambatan seperti belum ada standar biaya pelabuhan, belum terkoneksinya pelabuhan-pelabuhan. Sehingga dengan hadirnya merger Pelindo ini, hambatan-hambatan tersebut diharapkan bisa sesegera mungkin diselesaikan,” kata Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia, Akbar Djohan dalam diskusi di Market Review, Jumat (15/10/2021).
Akbar mencontohkan merger Pelindo harus bisa melakukan terobosan, seperti pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur yang dikenal dengan biaya logistik sangat tinggi. Pemerintah sudah menginisiasi subsidi termasuk subsidi kepada pelayaran nasional yang kurang lebih biayanya Rp600 miliar.
Akbar menuturkan, itu pun hasilnya masih belum maksimal dirasakan. Hal itu karena terdapat gap atau kesenjangan biaya logistik di Indonesia Timur. Sehingga lanjut dia, dengan merger Pelindo I-IV, seharusnya akan memberikan suatu stimulus kepada pelaku ekonomi. Misalnya, memberikan subsidi kepada pelabuhan di Indonesia Timur dengan harga yang khusus, seperti biaya demurragenya, storagenya bisa diminimalisir.
“Kalau dulu masing-masing punya target-target RKAP, kini sudah menjadi satu. Maka biaya yang disatukan dapat menekan biaya-biaya logistik sehingga kesenjangan di pelabuhan Indonesia Timur untuk komoditi-komoditi strategis bisa sejalan dengan pelayaran nasional kita,” urainya.
Dia menambahkan, dampaknya apabila biaya logistik tinggi dibebankan kepada Harga Pokok Penjualan (HPP) produksi maupun komoditi di pasaran.
“Jadi di ujungnya itu berpotensi menaikkan inflasi. Maka PR-nya adalah bagaimana mewujudkan keseimbangan biaya-biaya logistik itu bisa bertahap menurun sampai 17 persen,” pungkas Akabar.
