ASPEK.ID, JAKARTA – Forum Jurnalis Aceh Jakarta (For-JAK) prihatin dengan kondisi Aceh yang masih tidak memiliki Wakil Gubernur, setelah Nova Iriansyah ditetapkan sebagai Gubernur definitif.
Seperti diketahui, Nova Iriansyah dilantik sebagai Gubernur Aceh definitif pada 5 November 2020 lalu, setelah Irwandi Yusuf diberhentikan sebagai Gubernur karena kasus korupsi.
“Nova Iriansyah tampak seperti memanfaatkan momentum perdebatan antara partai pengusungnya dalam menentukan nama calon wakil gubernur, untuk berkuasa sendirian hingga akhir periode jabatannya yang tersisa 19 bulan ke depan,” kata Ketua For-JAK Salman Mardira dalam keterangan resmi dikutip di Jakarta, Kamis (7/1/2021).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2014, Gubernur harus mengusulkan calon wakilnya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) paling lama 15 hari kerja setelah dilantik. Namun, hampir dua bulan berlalu, Nova belum mengusulkan kandidat wakilnya.
For-JAK menilai Nova Iriansyah telah mengangkangi PP Nomor 102 Tahun 2014 tersebut, karena belum mengusulkan calon wakilnya hingga limit waktu yang ditentukan dan ia harus disanksi.
“Mendagri harus segera memberi sanksi administratif kepada Gubernur Aceh berupa teguran tertulis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (4) PP tersebut, karena dampak dari ketidakpatuhan Nova pada aturan dan itu sangat merugikan Aceh,” kata Salman.
Partai pengusung Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah; Demokrat, PNA, PDA, PKB, dan PDIP, lanjut Salman, juga harus menurunkan egonya untuk segera memfinalkan dua nama kandidat wagub, lalu secapatnya diusulkan ke gubernur agar dipilih satu nama oleh paripurna DPR Aceh.
“Ini demi kepentingan Aceh. Sebab Nova tidak bisa bekerja sendirian. Begitu banyak persoalan Aceh yang tak mampu ditangani dengan baik sendirian,” ujar Salman.
Salah satunya adalah penanganan Covid-19 yang amburadul. Hingga kini, Aceh masih belum menjadi zona hijau Covid-19. Jumlah masyarakat yang menjalani tes Covid paling sedikit ketimbang daerah lain.
Banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan, adalah bukti lemahnya pemerintahan dalam menyadarkan masyarakat.
“Publik juga sangat khawatir munculnya pihak yang bermanuver mengagalkan proses finalisasi wagub. Kemudian adanya oknum-oknum dalam ‘ketiak’ kekuasaan yang menurut informasi sedang berupaya agar Nova Iriansyah tetap tanpa wakil hingga akhir masa jabatan demi kepentingan politik 2022,” kata Salman.
“Kalau ini terjadi, maka yang dirugikan tentu saja rakyat Aceh yang saat ini sangat membutuhkan pemimpin yang bisa bekerja mempercepat pembangunan di segala lini, mengejar keterlinggalan di berbagai bidang, mengentas kemiskinan, dan ini sulit sekali dilakukan jika Nova Iriansyah hanya bekerja sendiri,” tambahnya.
Selain itu, Nova juga dinilai tidak bisa maksimal bekerja sendiri. Sebab bagaimana pun, seorang Gubernur sangat sulit mengontrol sendiri satuan kerja di jajarannya.
Apalagi Aceh sangat luas, dan APBA 2021 yang harus dijalankan pemerintah mencapai Rp16,9 triliun. Dengan tugas maha berat ini, tentu saja Nova butuh wakil.
“Jangan sampai juga Nova mempraktikkan gaya kepemimpinan ‘one man show’ yang sangat tidak cocok di era demokrasi,” kata Salman.
Pembangunan Aceh saat ini harus diakui jalan di tempat. Pertumbuhan ekonominya stagnan, kemiskinan nomor dua tertinggi di Sumatera. Angka pengangguran bertambah 19 ribu orang berdasarkan data BPS November 2020 serta bencana terjadi di berbagai daerah.
“Celakanya lagi, banyak anggaran tidak terserap untuk pembangunan hingga ada Silpa 2020 yang mencapai Rp2,8 triliun, ini angka sangat besar, dan ini bukti pemerintah Aceh minim ide dan program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” sebut Salman.
“Nova bukan dewa, dia butuh wakil untuk berbagi tugas, menyelesaikan persoalan yang begitu besar dan rumit di Aceh saat ini,” tambahnya.
Jika kekosongan posisi wagub Aceh terus dibiarkan, For-JAK khawatir akan muncul “wagub-wagub siluman” di sekitar kekuasaan yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Karena itu, For-JAK juga mendesak Nova Iriansyah segera mengusulkan nama wakilnya. “Jangan takut adanya wagub, karena tugas serta wewenang gubernur dan wakil gubernur sudah jelas diatur di Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” tegas Salman.
Sebagai Gubernur, Nova Iriansyah tetap punya peranan dan kekuasaan lebih dari wakilnya. Nova tak perlu khawatir kalah pamor politik dari wakilnya, meski dia telah mendeklarasikan diri untuk maju kembali sebagai calon gubernur di periode selanjutnya.
“Publik Aceh saat ini sangat ingin melihat kehadiran duet pemimpin yang solid dalam menjalankan pemerintah dan meningkatkan pembangunan. Jangan sampai gara-gara syahwat politik kekuasaan, menggadaikan kepentingan Aceh yang lebih besar,” tandas Salman.
