Jakarta – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak akan mematikan uwarung maupun UMKM sejenisnya milik warga.
“Saya jelaskan, kopdes ini bukan toko, bukan supermarket. Jadi, tidak usah khawatir warung-warung, segala macam, ritel-ritel ini tidak ada ini, ya. Bisa saling melengkapi,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan terkait rancangan Perpres Tata Kelola Penyelenggaraan KDKMP di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Zulhas menjelaskan bahwa fungsi dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah infrastruktur pemerintah dalam hal menyalurkan barang-barang subsidi dan barang-barang bantuan pemerintah.
Zulhas menyampaikan KDKMP juga memiliki fungsi sebagai offtaker atau pihak pembeli produk-produk pertanian, seperti beras, gabah, dan lain-lain.
“Kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah Rp6.500, ternyata harganya tengkulak membeli Rp5 ribu. Maka, koperasi (merah putih) bisa membeli dengan Rp6.500, kerja sama dengan Bulog, ya,” ujar Zulhas.
Ke depannya, lanjut Zulhas, apabila KDKMP berkembang dengan baik, maka KDKMP memungkinkan untuk mengembangkan desa wisata, desa tematik, dan lain-lain.
“Tetapi yang paling mendasar tadi, infrastruktur (penyalur subsidi) dan sebagai offtaker,” kata Zulhas.
Pemerintah menargetkan sekitar 25 ribu Koperasi Desa Merah Putih mulai beroperasi pada Agustus–September 2026. Jumlah itu ditargetkan meningkat menjadi 35.862 unit pada akhir tahun.
Zulhas berharap Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat rampung pada pekan ini sebagai dasar operasional program tersebut.
“Mudah-mudahan minggu ini selesai tata kelolanya agar semua bisa punya pegangan yang sama,” kata Zulhas.
