ASPEK.ID, JAKARTA – Rencana merger PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT PP (Persero) Tbk masih dijadwalkan dapat dilakukan pada akhir 2026. Hanya saja, penggabungan emiten berkode saham ADHI dan PTPP tersebut masih bergantung pada hasil kajian dan keputusan pemegang saham.
Direktur Keuangan Adhi Karya Bani Iqbal mengatakan, rencana merger tersebut saat ini masih dalam tahap kajian dan pembahasan lebih lanjut.
“Sejalan dengan arahan dari PT Danantara Asset Management (Persero) (DAM) selaku pemegang saham Seri B terbanyak dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna,” ujar dia dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ADHI, Jumat (4/9/2026).
Sehubungan dengan hal tersebut, studi kelayakan (feasibility study), uji tuntas (due diligence) dan penyusunan skema penggabungan usaha secara formal belum dilakukan ataupun ditetapkan.
“Pelaksanaan tahapan lebih lanjut akan dilakukan sesuai hasil kajian dan arahan pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan perseroan dan pemegang saham serta tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI),” imbuhnya.
Meskipun secara jadwal merger kedua BUMN Karya ini dapat tuntas akhir tahun, namun Bani menyatakan pelaksanaan dan jangka waktu penggabungan usaha akan bergantung pada hasil kajian, keputusan pemegang saham, kesiapan masing-masing pihak, serta pemenuhan seluruh persyaratan dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Terkait target penyelesaian di akhir tahun 2026 adalah target indikatif yang disampaikan oleh pemegang saham mayoritas perseroan,” kata Bani.
Lebih lanjut, ADHI memandang konsolidasi BUMN Karya sebagai bagian dari upaya transformasi dan penguatan daya saing industri konstruksi nasional.
“Perseroan berharap konsolidasi tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pemegang saham dan stakeholders secara umum,” pungkas Bani.
