Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan tanpa subsidi dari pemerintah, harga keekonomian Pertalite saat ini mencapai Rp 17.200 per liter, Solar mencapai Rp 18.150 per liter dan Pertamax Rp 17.950.
Menurut dia, penguatan harga minyak mentah akibat menurunnya suplai global, terutama dari Libia dan Ekuador, serta terbatasnya kemampuan produksi OPEC+ berdampak terhadap harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji di Indonesia.
“Kalau kita melihat harga keekonomian dengan peningkatan harga minyak dan gas ini juga meningkat tajam,” kata Dirut Pertamina Nicke Widyawati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (6/7/2022) disadur dari antara.
Berdasarkan formulasi perhitungan yang dilakukan oleh Pertamina pada Juli 2022, harga keekonomian Solar adalah Rp 18.150 per liter, sedangkan harga jual masih Rp 5.150 per liter. Kondisi ini membuat pemerintah harus membayar subsidi Solar Rp 13.000 per liter.
Harga keekonomian BBM bersubsidi Pertalite berada pada angka Rp 17.200 per liter. Pertamina menjual Pertalite Rp 7.650 per liter, sehingga setiap liter Pertalite yang dibeli oleh masyarakat mendapatkan subsidi Rp 9.550 per liter dari pemerintah.
Harga keekonomian produk BBM nosubsidi jenis Pertamax adalah Rp 17.950 per liter. Pertamina masih mematok harga Pertamax Rp 12.500 per liter, sedangkan perusahaan kompetitor sudah menetapkan harga produk sekitar Rp 17.000 per liter.
“Kami masih menahan harga Pertamax Rp 12.500 per liter karena kami juga pahami kalau Pertamax naik setinggi ini, maka shifting ke Pertalite akan terjadi. Kondisi ini tentu akan menambah beban negara,” kata Nicke.
Dia menyampaikan pihaknya akan terus memantau kondisi harga pasar dan melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai.
Nicke menerangkan perhitungan harga keekonomian BBM dan elpiji tersebut sudah sesuai dengan formulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM. Menurutnya, formula perhitungan ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan kompetitor lain dalam menetapkan harga BBM maupun elpiji mereka.
