Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria bercerita bahwa dirinya sempat dididik oleh dosen penyandang disabilitas netra. Pertemuan dengan sang dosen terjadi saat Nezar mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dari pengalaman tersebut, Nezar menyadaru bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi yang besar menjadi pendidik atau bidang yang dikuasai lainnya. Pasalnya, kualitas mengajar dosen tunanetra tak kalah dengan dosen lainnya, bahkan dinilai lebih baik ketimbang dosen non-disabilitas.
“Waktu saya kuliah di ITB, dosen saya seorang yang sangat pintar dan sangat cerdas itu tuna netra dan mengajar sama baiknya bahkan lebih baik dari yang non disabilitas,” kenang Nezar dalam Launching Fitur Disabilitas Website dan Metaverse Kominfo di Lobi Gedung Utama Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa 21 November 2023 mengutip keterangan resmi.
Mengingat hal tersebut, Nezar yakin bahwa semua orang termasuk penyandang disabilitas memiliki kelebihan masing-masing.
Sama seperti masyarakat lainnya, penyandang disabilitas juga perlu dipenuhi semua haknya. Termasuk hak dalam mendapatkan informasi. Mengingat hal tersebut, Kominfo meluncurkan fitur ramah disabilitas di laman resminya.
“Jadi ada kelebihan yang dimiliki oleh kaum disabilitas sehingga saya kira Kominfo sudah melakukan langkah yang benar dengan memberikan satu ikon di website kominfo.go.id,” ungkapnya.
Sebelumnya Nezar menyampaikan, situs resmi Kominfo kini dilengkapi fitur ramah disabilitas dan adopsi teknologi metaverse. Ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat disabilitas di Indonesia. Nezar Patria mengatakan, ini merupakan dua karya yang merefleksikan kerja Kementerian Kominfo secara keseluruhan.
“Pertama baru saja kita lihat peluncuran fitur untuk saudara-saudara disabilitas. Satu lagi bagaimana Kominfo hadir di sebuah jagat digital yang dikenal sebagai Metaverse,” ujar Nezar.
Dia menambahkan, penyediaan fitur tersebut sebagai wujud komitmen penyediaan fasilitas publik yang memberikan ruang bagi disabilitas.
Ketika membuka laman kominfo.go.id, pengguna bisa mengklik simbol bulat berwarna biru gelap dengan gambar pengguna kursi roda di kiri bawah. Ketika diklik, maka muncul menu akses yang bisa dipilih sesuai kondisi disabilitas. Misalnya, disabilitas netra total, gangguan penglihatan, disleksia, hingga epilepsi.
Ketika diklik, maka laman akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, bagi penyandang disabilitas netra, disediakan fitur baca layar untuk membacakan teks dalam artikel dengan voice over.
“Ini tentu saja suatu langkah yang baik dan kita juga harus bisa memberikan akses yang lebih banyak lagi buat kaum disabilitas sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” jelasnya.
Mengenai Metaverse Kominfo, Wamen Nezar Patria menyatakan hal itu menjadi langkah nyata pemanfaatan ekosistem digital nasional.
“Platform milik Telkom, metanesia.id di mana Kominfo hadir lewat produk-produk yang ada termasuk Monumen Pers, beberapa produk yang dihasilkan oleh Sekolah Tinggi Multimedia (STMM) di Yogyakarta,” tuturnya dikutip dari liputan6.com
Lebih lanjut Nezar menyampaikan, penyandang disabilitas jumlahnya tak sedikit dan persoalan disabilitas adalah tentang hak asasi manusia dan anti diskriminasi.
“Kaum disabilitas jumlahnya mencapai 8,5 persen dari total populasi di Indonesia. Ada sekitar hampir 23 juta. Banyak sekali mengalami diskriminasi. Jadi persoalan disabilitas adalah persoalan hak asasi manusia dan anti diskriminasi, itu yang paling penting,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah terus mengupayakan aksi keberpihakan dalam semua sektor. Bahkan, Nezar mendorong peningkatan kesadaran di pemerintahan, industri maupun masyarakat secara luas agar memberikan ruang lebih besar kepada disabilitas.
Nezar mengatakan bahwa sejauh ini aksi pemerintah untuk penyandang disabilitas masih harus terus ditingkatkan.
“Sampai hari ini saya kira affirmative action yang dibuat oleh pemerintah masih harus terus ditingkatkan, karena kaum disabilitas yang terserap di dunia tenaga kerja baru sekitar 780 ribu orang atau sekitar 0,23 persen dari total angkatan kerja. Jadi, masih harus banyak perjuangan,” pungkasnya.
Sa
