ASPEK.ID, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai penggunaan APBN untuk pembelian hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto tidak bertentangan dengan syariat Islam. MUI menyebut APBN dalam konteks negara modern dapat dipahami sebagai bentuk Baitul Mal.
Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh mengatakan kurban yang dibiayai negara itu ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk konsumsi pribadi Presiden.
“Dalam konteks bernegara saat ini, APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern, sehingga kurban dari negara ini ditujukan murni untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas. Secara syar’i tidak ada soal,” ujar Niam dalam keterangannya, Rabu (27/5) malam.
Niam menjelaskan praktik tersebut memiliki dasar fikih yang kuat. Ia merujuk hadis riwayat Imam Bukhari yang menyebut pemimpin atau imam dianjurkan membeli hewan kurban menggunakan kas negara atau Baitul Mal.
Menurutnya, konsep tersebut relevan diterapkan dalam sistem pemerintahan modern melalui APBN yang dikelola untuk kepentingan publik.
Selain memiliki dasar syariat, Niam menilai mekanisme pengadaan hewan kurban melalui anggaran negara juga lazim dilakukan dalam skema bantuan sosial pemerintah.
“Sama seperti anggaran Banpres yang diwujudkan dalam bentuk sembako lalu didistribusikan ke masyarakat. Logikanya sama, hewan kurban ini tidak dikonsumsi pribadi oleh Presiden, melainkan langsung disalurkan ke daerah-daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban pada Iduladha 1447 Hijriah.
Juri menyebut pembelian sapi tersebut menggunakan APBN melalui anggaran bantuan presiden untuk kemasyarakatan dengan total nilai sekitar Rp 100 miliar.
Menurut dia, seluruh sapi kurban berasal dari peternak lokal dengan bobot bervariasi, mulai dari 800 kilogram hingga 1,3 ton. Jenisnya antara lain Simmental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, Sapi Bali, FH, Belgian Blue, hingga Charolais.
“Jadi, sumber anggarannya dari APBN melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi, harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp100-an miliar,” kata Juri dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/5). []
