ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengawal layanan ojek online. Penunjukan ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 27/2026.
Penunjukan ini menjadikan Kementerian UMKM sebagai “rumah” baru bagi para mitra pengemudi, perusahaan penyedia jasa, hingga pemangku kepentingan terkait.
Tugas utama kementerian UMKM adalah mengawal perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi ojol, aplikasi, dan pedagang.
Kementerian Perhubungan bertugas merumuskan dan menetapkan tarif bagi jasa layanan transportasi orang yang disediakan oleh ojol, sedangkan jasa antar barang dan makanan tarifnya ditetapkan oleh Komdigi.
“Kementerian UMKM mengawal perjanjian kemitraan, ini jadi kunci penting untuk mendetailkan apa yang ada di alam perpres, secara wewenang aturan tarif angkutan orang di Kemenhub, angkutan barang ada di Komdigi,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Kamis (8/10/2026) di DPR.
Ahmad menuturkan bahwa tiga kementerian terkait akan membentuk forum untuk mengelola layanan berbasis ojol di Indonesia.
“Agar bisa terkoordinasi dengan baik dalam membuat aturan menteri maupun turunan dari perpres ini,” katanya.
Pengumuman penerbitan perpres tentang ojol di DPR dihadiri joleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.
