ASPEK.ID, JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan membacakan putusan gugatan praperadilan mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Persero, Richard Joost (RJ) Lino hari ini, Selasa (25/5).
Diketahui, RJ Lino adalah tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II (Persero) pada tahun 2010.
Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Suharno menyebutkan sidang dijadwalkan berlangsung siang.
“Barusan saya konfirmasi ke hakim, sidang dijadwalkan pukul 15.00 WIB,” kata Suharno dilansir Antara saat dihubungi lewat telepon, Selasa (25/5) siang.
Suharno mengatakan banyak sidang yang digelar hari ini membuat persidangan digelar sampai sore. Namun, dirinya mengingatkan awak media agar datang lebih awal untuk mengantisipasi perubahan jadwal persidangan.
“Hari ini memang jadwal sidang cukup padat, saya saja sudah penuh jadwal sidangnya,” ujarnya.
Melalui kuasa hukumnya, RJ Lino mengajukan gugatan praperadilan dengan pihak tergugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sidang pembacaan permohonan telah digelar Selasa (18/5) dan bergulir sebanyak lima kali sidang dipimpin Hakim Tunggal Morgan Simanjuntak.
Dalam persidangan, RJ Lino diwakili tim pengacaranya yang dipimpin Agus Dwiwarsono. Sedangkan KPK diwakili Tim Biro Hukum KPK.
Diketahui, baik KPK maupun kuasa hukum RJ Lino pada Senin ini menyerahkan kesimpulan terkait praperadilan tersebut. Dalam permohonan praperadilan, RJ Lino minta dikeluarkan dari Rutan KPK.
Agus Dwiwarsono selaku Kuasa Hukum RJ Lino saat membacakan permohonan praperadilan di PN Jakarta Selatan, Selasa (18/5) menyebut, proses penyidikan dan penahanan terhadap kliennya itu tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.
“Memerintahkan termohon (KPK) untuk mengeluarkan pemohon (RJ Lino) dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Cabang KPK RI,” kata Agus.
Agus menyatakan penyidikan terhadap kliennya tersebut melebihi jangka waktu dua tahun.
Ia menyatakan KPK tidak melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 70C UU KPK karena syarat waktu penghitungan 2 tahun merupakan bentuk akumulasi sejak proses penyidikan (SPDP), penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan telah terlewati dan KPK tidak menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap RJ Lino.
