ASPEK.ID, JAKARTA – Ralisasi anggaran Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk masyarakat masih rendah, termasuk di antaranya minimnya alokasi dana penunjang infrastruktur dan penyuluhan perkebunan sawit rakyat.
Hal ini terjadi akibat anggaran BPDPKS lebih banyak dialokasikan untuk membiayai subsidi biodiesel, yang sebagian besar untuk korporasi besar.
“Sampai saat ini, realisasi (anggaran) untuk masyarakat masih sangat rendah, termasuk juga untuk infrastruktur. Padahal infrastruktur ini juga akan menentukan produktivitas kebun rakyat yang akan datang. Di dalam dana BPDPKS ini kan ada juga dana penyuluhan. Ini juga sulit (disalurkan),” kata Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IV DPR RI membahas pengembangan kelapa sawit rakyat, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2021).
Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu berharap agar Panja Komisi IV DPR RI mengawal program peremajaan tanaman kelapa sawit (replanting) supaya realisasinya tidak salah sasaran.
Selain itu, ia menekankan agar BPDPKS turut melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam prosesnya.
Perlu diketahui, kegiatan replanting ini dibiayai oleh BPDKS, yang anggarannya berasal dari penyisihan pajak ekspor minyak kelapa sawit.
Usulan lahan kebun kelapa sawit yang akan di-replanting itu akan diverifikasi secara berjenjang oleh dinas terkait tingkat kabupaten, provinsi, Dirjen Perkebunan Kementan RI, hingga nantinya ke BPDPKS.
Pada Rapat Dengar Pendapat Umum yang membahas pengembangan kelapa sawit rakyat itu, Komisi IV DPR RI mengundang sejumlah lembaga swadaya dan asosiasi masyarakat seperti Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia, Asosiasi Industri Minyak Sawit Indonesia, Greeenpeace Indonesia, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, dan Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Indonesia.
Ke depannya, dengan adanya Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut, Komisi IV DPR RI berharap mendapatkan wawasan terkini sekaligus solusi yang komprehensif dari sejumlah permasalahan pengembangan kelapa sawit, terutama tentang alokasi dan penyaluran dana perkebunan.
