Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman mengatakan, restrukturisasi sumber daya manusia harus terus dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Persero Tbk guna mencapai rasio yang tepat, khususnya berlaku pada sumber daya manusia (SDM) atau crew.
“Namun restrukturisasi dan rasionalisasi jumlah crew, meskipun harus dilakukan, baiknya dilakukan dengan hati-hati dan cermat dengan melihat armada tipe pesawat mana yang kelebihan crew, mana yang pas, mana yang kekurangan, lalu dibuatkan rencana restrukturisasi yang meminimalisir tidak hanya biaya, tetapi juga turnover/terminasi karyawan,” kata Gerry di Jakarta, Jumat (28/4/2023).
Menurut Gerry, jangan sampai karena kelebihan crew di suatu tipe pesawat, atau kelebihan akibat ada tipe armada yang berhenti beroperasi, lalu sisa crew dari tipe armada tersebut dihentikan/pensiun, sebelum diketahui rencana armada kedepannya bagaimana.
“Jangan sampai tiba-tiba jadi kekurangan dan harus meng-hire lagi. Ini salah satu hurdle utama yang dihadapi Garuda saat ini,” tegasnya.
Asosiasi Pilot Garuda (APG) meminta pihak manajemen bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan terkait SDM.
“Pilot adalah asset perusahaan yang penting untuk perkembangan perusahaan ke depannya,” kata perwakilan APG.
Sejauh ini, sebutnya, pilot yang tergabung dalam APG, telah menjalankan tugasnya secara professional bahkan pada saat pandemi dan proses PKPU lalu. Pilot telah memberikan sumbangsih yang cukup besar guna kelangsungan perusahaan. Dan telah terbukti bahwa garuda mencapai On Time Performance (OTP) peringkat satu dunia.
APG berharap manajemen dapat lebih baik lagi dalam perencanaan pesawat (Fleet Plan) ataupun penerimaan pilot, mengutilisasi pilot anak bangsa , dan menjalankan PKB dan PKP yang telah disepakati bersama antara asosiasi dan perusahaan.
Dengan diutilisasinya Pilot CRJ dan ATR pada tipe pesawat lainnya, akan mendukung perkembangan perusahaan dalam hal penambahan rute, penerbangan umrah dan penerbangan haji. Sehingga tidak menggunakan pilot asing dalam hal penerbangan haji, melainkan pilot anak bangsa.
Disebutkan bahwa pemerintah resmi menyuntikkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam modal saham PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2022. sebesar Rp 7,5 triliun sebagai bantuan pemerintah untuk PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. untuk dapat kembali beroperasi dengan normal setelah pandemi dan paska proses PKPU.
Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra memastikan, suntikan dana sebesar Rp 7,5 triliun dari pemerintah tidak akan dipakai untuk bayar utang. “(Suntikan dana Rp 7,5 triliun) tidak akan dipakai untuk bayar utang,” ujar Irfan saat diwawancarai di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (23/12/2022).
Irfan juga menegaskan bahwa suntikan tambahan PMN tersebut tidak akan dipakai untuk membayar gaji karyawan. Ia merinci bahwa suntikan dana ke dalam modal saham GIAA itu akan digunakan untuk kepentingan perancangan bisnis perusahaan.
“60 persennya untuk alokasi pesawat sesuai dengan business plan (rencana pengembangan bisnis), sisanya untuk modal kerja,” tegas dia.
