Menkeu Sri Mulyani Indrawati menagih komitmen pembiayaan untuk pendaan aksi iklim dari negara maju. Hal ini disampaikan dengan melihat keterbatasan pendanaan isu perubahan negara iklim di negara berkembang.
Dalam pendanaan aksi iklim, diakui terdapat ada kesenjangan kemampuan antara negara maju dan negara berkembang. Oleh karenanya, Sri Mulyani menegaskan, pentingnya dukungan sistem keuangan global termasuk bank pembangunan multirateral untuk mengatasi isu tersebut.
“Langkah konkret dari negara maju sangat dibutuhkan untuk membantu pendanaan aksi iklim,” kata dia, dalam keterangan resmi, dikutip Senin (26/6/2023).
“Termasuk melalui pemenuhan komitmen sebesar 100 miliar dollar AS per tahun yang hingga saat ini masih belum terpenuhi,” sambungnya.
mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi isu iklim. Menurut dia, dibutuhkan kerja sama global, baik dari sisi pembiayaan, teknologi, dan keahlian untuk mencapai transisi yang adil dan terjangkau bagi semua pihak.
Pada saat bersamaan, diperlukan antisipasi dampak perubahan iklim dengan intensitas lebih tinggi yang berbahaya dan mengakibatkan kehilangan dan kerusakan (loss and damage) baik pada alam maupun manusia.
“Berbagai upaya dan antisipasi yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan kapasitas bank pembangunan multilateral dan lembaga keuangan, termasuk memprioritaskan fasilitas hibah dan concessional financing lainnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menagih komitmen negara maju untuk mendanai aksi iklim sebesar 100 miliar dollar AS. Hal ini ia sampaikan dalam gelaran KTT G7 yang dilaksanakan Mei lalu.
“Bapak presiden mengatakan, negara berkembanga meragukan komtmen negara maju, di mana hingga sampai saat ini janji pendanaan 100 miliar dollar AS belum terpenuhi,” ujar Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Minggu (21/5/2023).
Dalam gelaran Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Conference of the Parties (COP) ke-15 disepakati, negara maju berkomitmen untuk mengumpulkan dana sebesar 100 miliar dollar AS per tahun guna mengatasi permasalahan iklim di negara berkembang mulai dari tahun 2022.
