Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan tingkat inflasi Indonesia masih tergolong sangat rendah dibandingkan negara maju.
“Tahun lalu kita mengalami inflasi yang relatif sangat ringan di 1,6%. Januari dan Februari kami memiliki sedikit peningkatan di atas 2%. Jika dibandingkan dengan banyak negara maju atau bahkan negara berkembang lainnya, tingkat inflasi ini masih tergolong sangat rendah,” kata Sri secara daring dalam acara Bloomberg Asean Business Summit, pada Rabu (16/3/2022).
Indonesia tetap akan sangat berhati-hati dengan harga komoditas global dan gangguan pasokan, bahkan sebelum invasi Rusia ke Ukraina yang telah menciptakan tekanan pada harga.
“Itu bisa dilihat dari banyaknya tingkat inflasi negara maju dan beberapa negara berkembang yang sudah meningkat cukup signifikan dan itu pasti akan berdampak,” kata Sri.
Sri menjelaskan respons terhadap kebijakan moneter di banyak negara maju dalam hal pengetatan dan peningkatan inflasi akan memengaruhi daya beli, sehingga akan berimbas pada pemulihan yang didorong oleh konsumsi.
Kedua efek tersebut perlu direspons dan diantisipasi. Untuk Indonesia, sebagian kenaikan harga komoditas ini belum ditransmisikan ke harga konsumen karena kebijakan harga yang diatur oleh pemerintah.
“Harga pangan kita yang relatif stabil, seperti beras yang dalam dua tahun terakhir sangat diuntungkan dengan hujan yang terus-menerus dan itu juga menjadi penyangga bagi kita,” kata Sri.
Pemerintah mewaspadai harga pangan lainnya, termasuk minyak goreng, kedelai, dan gandum karena konflik Rusia-Ukraina akan berdampak signifikan bagi beberapa komoditas di Indonesia.
“Kami sudah membuat kalkulasi yang tentunya memberikan tekanan pada harga ini terhadap inflasi dalam beberapa bulan ke depan. Apalagi untuk Indonesia, karena kita mengantisipasi Ramadhan dan Idul Fitri yang akan terjadi dalam dua bulan ke depan. Jadi, harga komoditas yang bersifat musiman pasti akan berimplikasi pada proses pemulihan ekonomi di Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah akan terus memonitor dinamika ekonomi dan volatilitas harga komoditas, serta menyusun analisis risiko ekonomi dan fiskal atas berbagai skenario untuk merumuskan langkah antisipasi.
Di samping itu, kebijakan akan diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional, melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta menjaga keberlanjutan pemulihan sektor usaha dan keberlanjutan fiskal.
“Pemerintah akan menggunakan berbagai tools, baik fiskal moneter maupun bahkan intervensi di pasar, agar kami dapat terlebih dahulu memastikan bahwa proses pemulihan akan terus berlanjut,” lanjut Sri.
Pemerintah juga akan melakukan mitigasi dari dampak dari peningkatan harga komoditas ekstrem juga akan terus dilakukan, serta memastikan ketersediaan barang dan jasa saat permintaan membaik seiring dengan proses pemulihan setelah pandemi.
