Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan salah satu urgensi Presiden Joko Widodo dalam mengambil kebijakan untuk memindahkan ibukota negara dari DKI Jakarta ke ibukota negara baru Nusantara berkaitan dengan kesenjangan pembangunan.
“Pengambilan kebijakan pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan erat kaitannya dengan perspektif pemerataan pembangunan untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Secara spesifik kesenjangan pembangunan antarwilayah Jawa dan luar Jawa harus diturunkan. Sehingga pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui hasil kajian yang komprehensif,” dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/4/2022).
Menkominfo menilai, IKN Nusantara tidak hanya simbol identitas bangsa dan negara yang diwujudkan melalui pembangunan ruang-ruang fisik. Menurutnya, terdapat delapan prinsip yang menjadi dasar pembangunan infrastruktur di IKN , diantaranya mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika, serta nyaman dan efisien melalui teknologi.
“Ibu Kota Nusantara juga merepresentasikan ide kemajuan yang inklusif, Bhineka Tunggal Ika dengan visi pengembangan sebagai new smart metropolis atau kota cerdas yang mengintegrasikan aspek teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjadi pusat inovasi yang mengkonsolidasikan pertumbuhan dan membawa Indonesia makin melesat maju,” jelasnya.
Johnny menyatakan dari delapan prinsip pengembangan IKN termasuk visi untuk menjadi kota yang nyaman dan efisien melalui teknologi. Selain itu, prinsip pengembangan IKN juga diterapkan dengan tiga pendekatan untuk mewujudkan IKN sebagai kota dunia untuk semua.
“Yaitu pembangunan sebagai Forest City, Sponge City dan Smart City. Untuk Smart City, IKN Nusantara akan memaksimalkan peluang digital kawasan dan menjalankan berbagai inisiatif-inisiatif cerdas di berbagai bidang. Seperti di bidang akses dan mobilitas, lingkungan hidup, keamanan dan keselamatan, sektor publik dan pemerintahan, sistem perkotaan, dan juga kelayakan huni dan kedinamisan,” jelasnya.
Menkominfo menjelaskan, Indonesia sampai saat ini masih menghadapi berbagai tantangan berkaitan dengan pemerataan ekonomi. Menurutnya, salah satu dasar rencana pemindahan ibu kota negara ditukukan untuk mengikis kesenjangan ekonomi antarwilayah.
“Kita memang masih mempunyai disparitas antar wilayah yang besar. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial didominasi oleh kelompok provinsi di Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (GDP) sebesar 57,89%,” ujarnya.
Dominasi kelompok provinsi kedua berada di Sumatera memberikan kontribusi terbesar sebesar 21,7%. Sementara Maluku dan Papua hanya memberikan kontribusi sebesar 2,49%.
“Hal ini menunjukkan masih besarnya dominasi pulau Jawa dalam porsi ekonomi Indonesia. Urgensi lain dari pentingnya pemindahan ibukota negara adalah karena sampai dengan saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi antar wilayah,” jelas Menteri Johnny.
Berdasarkan data selama empat tahun terakhir, Menkominfo menyatakan terdapat gap persentase penduduk miskin di Jawa dibandingkan dengan luar Jawa serta antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur.
“Jumlah persentase penduduk miskin di luar Pulau Jawa lebih tinggi sekitar 2% sampai 3% dibandingkan Pulau Jawa. Sementara jumlah persentase penduduk miskin di kawasan Indonesia Timur lebih tinggi sekitar 6% sampai 7% dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat,” jelasnya.
Oleh karena itu, Menteri Johnny menegaskan upaya pemerintah mengikis isu kesenjangan ekonomi yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Menurutnya, pembangunan IKN menjadi terobosan besar dan realisasi konkret political will Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan nasional yang lebih merata.
“Untuk mewujudkannya dibutuhkan sinergi dari seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Oleh karena itu, acara Astra Digitalk Ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan bersama-sama bersinergi mewujudkan inisiatif ini,” tandasnya.
