ASPEK.ID, JAKARTA – Salah satu visi pembangunan Indonesia 2045 adalah ketahanan energi, yang SDM unggul, yang mampu menghasilkan produktivitas tinggi.
Namun sayangnya, berdasarkan data Asian Productivity Organization (APO) yang diterbitkan dalam APO Productivity Databook 2020, tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih di bawah rata-rata 6 negara ASEAN.
Oleh karena itu, perguruan tinggi, termasuk Universitas Pertamina (UP) harus berperan aktif kembangkan SDM unggul.
“Dalam mengembangkan SDM unggul, Universitas Pertamina sebagai perguruan tinggi dituntut untuk berperan aktif bukan hanya sebagai agen pendidikan, tetapi juga agen penelitian dan pengembangan, serta agen transfer budaya dan teknologi,” kata Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin dalam orasi ilmiah Dies Natalies ke-5 UP, Senin (1/2/).
Wapres menjelaskan, SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi, produktif dalam menghasilkan sesuatu yang manfaat dan maslahat, memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, dan berakhlak mulia (akhlakul karimah).
Karakter-karakter yang dimiliki SDM unggul juga nantinya akan dapat memenangkan persaingan global.
“SDM yang berkualitas merupakan kunci, tidak saja dalam hal ketahanan energi, tetapi juga penting dalam memenangkan persaingan global,” ucap Wapres.
Selain SDM unggul, Wapres juga menyoroti keadilan terhadap akses energi sebagai faktor penting dalam ketahanan energi. Ia mencermati, sekalipun tingkat elektrifikasi sudah mencapai 99%, tetap saja masih banyak wilayah yang belum mendapatkan akses listrik.
Sementara banyak rumah tangga miskin yang meskipun tersedia infrastruktur listrik di wilayahnya tetap tidak mendapatkan akses karena terdapat entry barrier untuk membayar biaya pemasangan listrik dan membeli perlengkapan terkait.
Meskipun pemerintah pada tahun 2021 mengalokasikan anggaran sekitar Rp54 triliun untuk subsidi LPG dan menyediakan LPG sampai 7,5 juta metrik ton untuk masyarakat, masih terdapat lebih dari 12,51 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar.
Ketimpangan terjadi untuk subsidi LPG yang hanya dinikmati oleh 35% kelompok masyarakat miskin dan rentan dan sisanya dinikmati kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.
“Tentu ini ironis, karena alokasi subsidi elpiji jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat,” imbuhnya.
Wapres pun meminta kementerian/lembaga terkait untuk terus mengkaji kebijakan subsidi energi agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sekaligus mampu mendorong penghematan anggaran pemerintah sehingga memperkuat ketahanan energi nasional.
“Saya telah meminta agar kebijakan energi juga harus berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan untuk mendorong keadilan terhadap akses energi dan pada akhirnya mendorong ketahanan energi nasional,” pintanya.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga membahas ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang diimpor. Menurutnya, ketergantungan tersebut harus secara bertahap diganti dengan energi yang bersumber dari energi terbarukan yang tersedia secara lokal.
“Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan menjadi salah satu program prioritas untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap energi fosil,” ujarnya.
Wapres menjelaskan, pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan pada tahun 2025 sebesar 23% dan terus ditingkatkan sampai 31% tahun 2050. Namun, saat ini Indonesia masih jauh dari target tersebut, karena pemanfaatan energi baru terbarukan masih berada di kisaran 9,15%.
Ia pun mengimbau agar Indonesia belajar dari beberapa negara yang telah sukses dalam pemanfaatan energi baru terbarukan seperti Jerman. Bauran energi primer dan Energi Baru Terbarukan yang sebagian besar dari tenaga surya, angin, sampah biomassa, dan hidro-elektrik telah mencapai 85% dari energi nasionalnya.
“Hal ini tentunya tidak lepas dari riset, inovasi dan investasi dari Pemerintah Jerman yang menyatakan bahwa tahun 2050 semua energi berasal dari energi hijau dan bersih,” terang Wapres.
