ASPEK.ID, JAKARTA – Kuartal ke III Tahun 2020 menjadi kunci untuk terhindar dari resesI. Oleh karena itu, perlu strategi percepatan penyerapan untuk pertumbuhan.
Pemerintah pun menggunakan seluruh instrumen untuk memulihkan ekonomi, terutama di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini sedang mengahantui perekonomian Indonesia, bahkan dunia.
Ada tiga strategi percepatan pemerintah yaitu akselerasi eksekusi program PEN, memperkuat konsumsi pemerintah dan memperkuat konsumsi masyarakat mengoptimalkan peran belanja pemerintah menjadi penting untuk menstimulasi roda ekonomi.
Hal tersebut
disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati padai Rapat Kerja (Raker)
Komisi XI DPR dengan Menkeu, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan
dengan agenda Pembahasan Perkembangan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Ruang
Rapat Komisi XI DPR RI, Senin (24/8).
“Strategi percepatan penyerapan untuk kuartal ketiga ini menjadi sangat kunci
agar kita bisa mengurangi kontraksi ekonomi atau bahkan diharapkan bisa
menghindari dari technical ressesion yaitu dua kuartal negatif berturut-turut
meskipun kalau dilihat di kuartal kedua, kontraksi di bidang konsumsi dan
investasi cukup menantang untuk memulihkan memang dibutuhkan kerja all out oleh
semua pihak,” jelas Menkeu.
Untuk program PEN yang telah ada (existing) dan telah memiliki alokasi DIPA akan dipercepat penyerapan dan ketepatan sasaran terus diperbaiki pada penyaluran tahap berikutnya.
Untuk program baru yang data dan mekanisme penyalurannya tersedia akan dilakukan percepatan proses penyelesaian regulasi dan revisi DIPA pada program PEN baru agar dapat dieksekusi.
Sementara
untuk program usulan baru yang tidak didukung data valid dan membutuhkan
perubahan regulasi yang rumit akan dialihkan untuk penguatan program existing
yang implementatif.
“Untuk akselerasi dari program eksisting terus dilakukan percepatan dan tentu
karena banyak program mencapai sampai Desember memang ada yang pencairannya per
bulan seperti bansos,” ungkap Menkeu.
Aktivitas ekonomi dalam tren perbaikan namun masih terbatas dan diliputi ketidakpastian yang tinggi sehingga belanja pemerintah harus diakselerasi sebagai pemantik pertumbuhan ekonomi.
Percepatan belanja pemerintah ini akan mendorong konsumsi dan investasi yang pada kemudian menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi kuartal 3 (Q3) kembali positif.
“Untuk berbagai belanja pemerintah baik belanja pegawai yang di mana pembayaran THR gaji ke-13 sudah direalisasi meskipun jumlahnya lebih sedikit karena tidak termasuk tukin. Untuk belanja barang mungkin ini yang paling menantang karena banyak belanja barang dari K/L adalah dalam bentuk travelling atau perjalanan dinas dan event-event yang sekarang mungkin tidak bisa dilaksanakan melalui kegiatan belanja barang dengan adanya work from home (WFH),” tuturnya.
Selain itu, pemerintah terus bekerjasama dengan LKPP untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan relaksasi dan fleksibilitas namun tetap dari sisi akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan dengan BPK mengenai berbagai kemungkinan audit dari seluruh program ini yang luar biasa sangat menantang.
Sementara untuk strategi dalam memperkuat konsumsi masyarakat maka akselerasi belanja bantuan sosial serta modifikasi belanja perlindungan sosial dimana beberapa opsi yaitu besaran dinaikkan, frekuensi ditambah, periode diperpanjang dapat dilakukan melalui penambahan indeks program perlindungan sosial yang relatif implementatif (PKH, Sembako, Bansos Tunai, dll).
“Untuk konsumsi masyarakat, bansos diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat terutama untuk kelompok 45% terbawah. Namun, kita berharap untuk kelompok kelas menengah bisa juga mulai memulihkan kegiatan konsumsinya yang sangat tergantung kepada confidence akan adanya penanganan covid secara cepat,” tandasnya.
