ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur, karena pemerintah ingin memperkokoh pondasi dalam berkompetisi sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lain.
“Sesakit apapun harus berani kita tahan, agar yang namanya pembangunan infrastruktur itu betul-betul rampung dan selesai. Artinya, kelanjutan pembangunan infrastruktur tetap kita laksanakan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).
Pemerintah, lanjut Presiden, ingin menyambungkan infrastruktur yang telah ada ini kepada kawasan-kawasan industri, kepada kawasan-kawasan produksi pertanian, kepada kawasan-kawasan produksi perikanan, kepada kawasan-kawasan wisata yang ada di setiap provinsi di setiap daerah.
Presiden yang didampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin memberi contoh, misalnya ada jalan tol disambungkan ke kawasan-kawasan pertanian. Siapa yang menyambungkan? Presiden menjelaskan, ada Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov), ada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot).
“Tugas Bapak-Ibu dan saudara-saudara semuanya adalah menyambungkan itu. Kalau tidak memiliki kemampuan di APBD, bisa berkonsultasi kepada Menteri PUPR,” tuturnya.
Presiden juga meminta agar disambungkan airport yang telah dibangun atau yang sedang akan dibangun dalam proses ini juga dengan kawasan-kawasan wisata. Ia memberikan contoh seperti Labuan Bajo, Manado, Jogya, Mandalika, Danau Toba, dan Borobudur.
“Setelah ini selesai, tugasnya Menteri Pariwisata untuk promosi besar-besaran,” jelas Presiden.
Fokus pemerintah dikatakan Presiden sangat lah jelas. Kalau pembangunan pelabuhan dibangun pelabuhannya agar bisa menyambungkan dengan kawasan-kawasan produksi yang lainnya.
Swasta Dulu
Presiden Jokowi juga menekankan agar dalam membangun infrastruktur, termasuk pembangkit listrik, swasta masuk terlebih dahulu. Kalau swasta tidak ingin masuk ke sana karena Internal Rate of Return-nya itu masih rendah, dipersilahkan BUMN masuk.
“Karena IRR rendah itu BUMN itu bisa masuk dengan disuntik oleh yang namanya PMN. Kalau BUMN juga sudah angkat tangan tidak mau, baru pemerintah yang ketiga masuk. Supaya tidak menekan fiskal kita, tidak menekan APBN kita,” terang Presiden.
Jangan sampai, sambung Presiden, ada swasta yang ingin masuk membangun misalnya pelabuhan, membangun airport, membangun jalan, pemerintah daerah tidak memberikan izin secara cepat.
“Ini kesalahan besar. Kesalahan besar ini. Apalagi pembangunan industri, apalagi industrinya berorientasi ekspor,” ujarnya
