ASPEK.ID, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan info masuknya 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) melalui Bandara Soekarno-Hatta tidak terjadi pada era PPKM Darurat Jawa–Bali.
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto menjelaskan seluruh TKA tersebut masuk pada 25 Juni 2021, sebelum PPKM Darurat diberlakukan melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.
“Kami tegaskan mereka datang terlebih dahulu sebelum PPKM, dan telah memenuhi persyaratan keimigrasian dan lolos pemeriksaan kesehatan oleh Tim Kemenkes, sesuai protokol kedatangan orang dari luar negeri, di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta,” ujarnya, Senin (5/7/2021).
Novie menuturkan setelah datang pada 25 Juni 2021, para TKA tersebut menjalani masa karantina selama 5×24 jam sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran (SE) No.21/2021.
Hal tersebut dikarenakan TKA tersebut datang pada saat masih berlakunya SE tersebut. Setelah menjalani karantina, mereka melanjutkan perjalanan ke Makassar pada 3 Juli 2021.
“Dengan demikian, jelas bahwa TKA tidak datang langsung dari China ke Makassar,” tegasnya.
Novie menuturkan hingga saat ini Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar tidak melayani penerbangan internasional. Titik masuk ke Indonesia bagi pelaku perjalanan internasional, paparnya, hanya melalui beberapa bandara.
Bandara itu di antaranya Kualanamu di Medan, Soekarno Hatta di Banten, Juanda di Surabaya, Sam Ratulangi di Sulawesi Utara, dan Zainuddin Abdul Madjid di Nusa Tenggara Barat.
Novie mengimbau kepada semua pihak termasuk masyarakat agar tidak cepat percaya dengan isu dan berita yang beredar luas tanpa diketahui kebenarannya.
Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, telah menjelaskan 20 TKA asal China yang datang melalui Bandar Udara Sultan Hasanuddin tersebut, rencananya akan melalukan uji coba kemampuan dalam bekerja di Proyek Strategis Nasional, di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan.
Adapun Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.26/2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru mengecualikan masuknya orang asing untuk tujuan esensial seperti uji coba keahlian bagi TKA, penyatuan keluarga, dan alasan kemanusiaan.
