Ekonom Faisal Basri menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bagaikan juru bicara investor asing. Pasalnya, dia seringkali membela korporasi dalam polemik industri, salah satunya di sektor pertambangan.
Faisal menjelaskan terdapat polemik luar biasa di sektor tambang yang membuat Indonesia mengalami kerugian ratusan triliun karena banyaknya sumber pendapatan yang bocor.
Misalnya, pajak pertambangan yang tidak diperoleh dengan optimal atau transaksi perdagangan yang terselubung.
Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu menilai pemerintah semestinya melindungi rakyat dan keuangan negara dari berbagai risiko kehilangan, termasuk di sektor tambang.
Salah satu upaya perlindungan, menurutnya, adalah dengan memeriksa dugaan monopsoni dalam praktik dagang smelter. Menurutnya, terdapat kecenderungan semua smelter di Indonesia memperlakukan penjual dengan sama sehingga muncul dugaan bahwa hanya ada satu-satunya pembeli, smelter tidak punya pilihan lain untuk menjual nikel.
“Kalau saya monopsoni, saya yang menentukan term and conditions, karena saya satu-satunya pembeli. Negara harus turun untuk melindungi rakyatnya, warga negaranya yang bayar pajak. Ini yang dilindungi yang enggak bayar pajak,” kata Faisal, Selasa (12/10/2021).
Pihak yang tidak membayar pajak itu menurutnya bukan berarti melanggar ketentuan perpajakan, tetapi mereka memperoleh fasilitas tax holiday. Faisal menilai bahwa hingga saat ini tidak ada proses audit terhadap fasilitas tax holiday, padahal menurutnya rentan terjadi penyelewengan di sana.
Faisal mengaku bahwa sudah memberi tahu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia terkait kondisi yang ada dan menyarankan audit fasilitas tax holiday. Dia menyarankan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengaudit tenaga kerja di perusahaan-perusahaan penerima manfaat tax holiday.
“Selesai kan semua [masalah kalau ada audit menyeluruh]. Ya, tetapi, anda tahu sendiri lah di belakang ini semua kan yang paling sering membela siapa, kan Pak Luhut Panjaitan,” ucap Faisal.
Faisal menilai bahwa Luhut memiliki pengaruh yang luar biasa besar dalam hal bisnis, sehingga banyak orang mengibaratkannya sebagai perdana menteri. Bahkan, masalah apapun yang terjadi, Luhut akan menjadi juru bicara.
“Saya rasa perusahaan China enggak perlu bicara, juru bicaranya cukup Luhut Panjaitan, atau juru bicaranya Luhut Panjaitan,” ujar Faisal.
Faisal menyatakan bahwa pandangannya terhadap Luhut bukan berdasarkan sentimen pribadi. Faisal bahkan menyatakan sudah hadir dalam lima rapat bersama Luhut terkait pandemi Covid-19, yang menunjukkan bahwa dirinya bersedia terlibat dalam dialog.
“Sekali kepentingan negara, kepentingan rakyat banyak itu diusik, saya akan bicara, siapapun itu. Pak Jokowi sekalipun, saya akan bicara. Tinggal kita membangkitkan kesadaran kolektif [soal masalah pertambangan serta dampaknya terhadap perekonomian dan rakyat],” pungkas Faisal.
