Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan buffer zone atau area penyangga PT Pertamina (Persero) dalam batas sangat aman hingga tahun 1987, tapi kini amat tipis. Erick melontarkan pernyataan ini saat memantau penanganan korban kebakaran depo Pertamina Plumpang di RS Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, Sabtu (4/3).
“Kalau kita lihat kondisi objek vital nasional ini hari ini rata-rata buffer zone-nya atau jaraknya itu sangat amat tipis ya. 75 persen kita laut, 25 persen darat. Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, itu sangat aman,” kata Erick.
Menurut Erick, situasi itu terjadi karena banyak kehilangan lahan setelah reformasi 1998. Namun, ia menegaskan konteks ini bukan hanya di Plumpang, melainkan semua objek vital nasional.
Erick mengatakan dua tahun lalu, dirinya telah berbicara dengan Pertamina, MIND ID, PLN, dan Pupuk untuk mulai melakukan zonasi agar dapat seperti dahulu lagi. Apabila tidak memungkinkan, kata dia,opsi lainnya adalah relokasi.
Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, dengan pemerintah pusat untuk menyingkronkan tata ruang bersama.
“Tidak mungkin konteks zonasi ini kita bekerja sendiri. Perlu dukungan pemerintah daerah. Nah, ini yang saya rasa Pak Presiden ingin memastikan juga beberapa hari ke depan ini bisa terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah atau panjang. Tetapi prioritas hari ini kita hadir menjaga para korban,” jelasnya.
Pertamina sudah mengkhawatirkan lokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau depo Pertamina Plumpang yang dekat dengan permukiman warga sejak 2016.
Ahmad Bambang yang menjadi Direktur Pemasaran Pertamina kala itu mengatakan, lokasi yang berdekatan dengan permukiman warga membuat depo Plumpang kesulitan memastikan stok BBM, terutama menjelang Lebaran 2016.
Oleh karena itu, Ahmad menilai depo Plumpang membutuhkan buffer zone yang lebih memadai agar operasional berjalan dengan kondusif. Permintaan itu juga sempat disampaikan ke Dwi Soetjipto selaku direktur utama Pertamina saat itu.
Ahmad menjelaskan isu pembebasan lahan guna memperluas buffer zone sudah mencuat sebelum 2016. Mereka juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta untuk menemukan solusinya.
“Akhirnya yang menang Duta Graha yang sanggup bebaskan itu. Mereka menyediakan lokasi yang digusur ini, sekitar lima kilometer (km) dari sini. Tapi ini masih pembicaraan dengan pemda,” kata Ahmad, dikutip dari detikcom.
