ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah Singapura resmi mengumumkan kebijakan kenaikan gaji secara bertahap bagi para menteri dan pejabat politik di negaranya.
Langkah ini diambil untuk memastikan standar gaji pejabat publik tidak semakin tertinggal dari upah di sektor swasta.
Dikutip dari laporan, SCMP, berdasarkan rekomendasi komite independen, besaran gaji acuan (benchmark) untuk menteri akan naik dari S$1.1 juta menjadi S$1.8 juta (sekitar Rp22,3 miliar) per tahun.
Sementara itu, gaji acuan untuk posisi Perdana Menteri melonjak dari S$2.2 juta menjadi S$3.6 juta (sekitar Rp56,1 miliar).
Perdana Menteri Lawrence Wong menyampaikan pengumuman tersebut melalui pernyataan menteri di hadapan parlemen pada Selasa.
Ia menegaskan bahwa penyesuaian ini sangat krusial bagi kepentingan jangka panjang Singapura, kendati ia sendiri memutuskan untuk mendonasikan seluruh kenaikan gajinya kepada kegiatan amal.
“Jadi saya ingin memperjelas bagaimana saya secara pribadi menangani kenaikan ini dan mengapa saya memajukan perubahan ini, karena saya yakin hal ini demi kepentingan Singapura,” ujar Wong.
Sebagai kepala pemerintahan, ia menyatakan memikul “tanggung jawab penuh” atas kerangka penggajian tersebut.
Tinjauan gaji ini sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada tahun 2023, namun sempat ditunda akibat ketidakpastian geopolitik global yang dipicu oleh konflik di Ukraina dan Timur Tengah.
Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 15 Oktober, diawali dengan kenaikan satu kali sebesar hingga 9 persen, bergantung pada faktor kinerja dan penyesuaian sebelumnya. Kenaikan selanjutnya akan disesuaikan berdasarkan tanggung jawab serta performa individu.
PM Wong juga menjelaskan bahwa angka S$1.8 juta bukanlah target nominal mutlak yang akan diterima oleh setiap menteri. Ia memproyeksikan sebagian besar menteri junior akan menerima upah di kisaran batas bawah pada akhir masa jabatan ini, yakni sekitar S$1.35 juta.
Kebijakan gaji pejabat politik Singapura yang dikenal sebagai salah satu yang tertinggi di dunia ini telah lama menjadi subjek perdebatan publik.
Kebijakan upah tinggi ini secara historis dirancang untuk menarik talenta terbaik dari sektor swasta sekaligus mencegah praktik korupsi di pemerintahan.
Dalam struktur penggajian saat ini, sekitar 35 persen dari total gaji seorang menteri terdiri atas komponen variabel.
Komponen tersebut mencakup bonus kinerja individu serta bonus nasional yang dikaitkan langsung dengan indikator sosio-ekonomi riil, seperti tingkat pertumbuhan PDB Singapura dan kenaikan median pendapatan warga negara.
