Baleg DPR sepakat memasukkan dana purna tugas untuk kepala desa (kades) dalam daftar inventaris masalah (DIM) draf revisi UU No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa). Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan, dana purna tugas untuk kades itu akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Tadi yang kita sepakati dana purna tugas tadi itu kan hanya sekali ya, sekali di akhir masa jabatan kepala desa. Sumbernya itu berasal dari APBD,” ujar Supratman saat ditemui usai rapat panja lanjutan pembahasan revisi UU Desa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (28/6/2023).
Dia menjelaskan, dana purna tugas itu semacam uang perhargaan atas sumbangsi kades usai menjabat. Meski demikian, lanjutnya, DPR tak akan mengatur besaran dana purna tugas untuk kades itu.
“Nanti itu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Kita tidak mengatur besaran, jadi bukan tugas parlemen kalau itu. Buat kita hanya memberikan nomenklatur supaya itu ada,” jelasnya.
Baleg DPR juga sudah menyetujui untuk revisi masa jabatan kades yang sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun dan dapat dipilih sekali lagi.
Baleg mengusulkan masing-masing desa akan menerima Rp2 miliar dari dana transfer daerah. Lalu, kades juga diusulkan punya keleluasaan alokasi dana desa sendiri. Nantinya, jelas Supratman, daftar inventaris masalah (DIM) revisi UU Desa akan kembali dibahas pada rapat panja lanjutan pada Senin (3/7/2023).
