ASPEK.ID, JAKARTA – Ketidakpastian geopolitik global yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah dinilai menuntut respons cepat dari pemerintah, termasuk jajaran menteri di kabinet.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai para menteri harus mampu bertindak lebih dari sekadar menjalankan rutinitas. Mereka dituntut hadir sebagai pemecah masalah di tengah situasi krisis.
“Di tengah ketidakpastian global, kabinet Prabowo Subianto tak cukup hanya menjalankan tugas yang rutinitas. Para menteri yang hanya menjalankan rutinitas akan terjebak pada beragam persoalan yang muncul,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Selasa (31/3).
Menurutnya, kemampuan problem solving menjadi kunci penting agar kementerian dapat tetap berkinerja optimal di tengah tekanan global, termasuk dampak konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, Iran, dan negara-negara Teluk.
“Menteri tersebut akan dililit berbagai persoalan. Akibatnya kementerian yang dipimpinnya tidak mampu mendongkrak kinerjanya. Untuk itu, para menteri di Kabinet Prabowo harus menjadi problem solving. Menteri seperti ini yang sesuai di saat Indonesia menghadapi krisis akibat gejolak di Timur Tengah,” ujarnya.
Ia menekankan, menteri seharusnya mampu membaca situasi, menganalisis akar persoalan, hingga memprediksi potensi krisis yang akan datang. Langkah antisipatif dinilai sangat penting, termasuk dalam mencari alternatif sumber energi di luar kawasan konflik.
“Hal itu kiranya belum terlihat pada beberapa menteri di kabinet Prabowo. Para menteri ini lebih banyak menunggu arahan dari presiden. Misalnya mencari energi selain dari Timur Tengah,” ujar Jamaluddin.
Dalam kondisi saat ini, ia memandang evaluasi terhadap kinerja menteri menjadi hal yang wajar dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri yang dinilai tidak adaptif dan kurang responsif terhadap situasi krisis sebaiknya diganti.
“Karena itu, saat krisis saat ini, ada baiknya Prabowo mengevaluasi para menterinya. Para menteri yang hanya menunggu petunjuk sudah saatnya diganti,” sambungnya.
Ia pun mengingatkan, keberadaan menteri yang tidak mampu menyelesaikan persoalan justru bisa menjadi beban bagi pemerintahan.
“Jadi, di saat krisis energi ini seyogyanya Prabowo dapat menilai para menterinya. Menteri yang lemah problem solving sudah saatnya di reshuffle. Sebab menteri seperti ini hanya menjadi beban bagi Prabowo,” imbuhnya. []
