ASPEK.ID, JAKARTA – Pernyataan tajam datang dari Immanuel Ebenezer alias Noel di tengah proses hukum yang menjeratnya. Dalam momen usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (6/4), Noel melontarkan peringatan keras kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ia menyebut kader partai berlambang banteng itu tengah menjadi target tekanan, yang ia metaforkan secara kontroversial sebagai “perburuan oleh anjing liar”.
“Juga saya ingin sampaikan ke kawan-kawan PDIP, kader-kader PDIP sekarang lagi diburu oleh ‘anjing-anjing liar’,” ujar Noel.
Ia menegaskan kembali metafora tersebut dengan kalimat yang lebih eksplisit.
“Banteng sedang diburu oleh ‘anjing-anjing liar’,” imbuhnya.
Dalam penjelasannya, Noel mengaitkan istilah tersebut dengan aparat penegak hukum (APH) yang menurutnya tidak selalu bekerja secara objektif. Ia bahkan menyiratkan adanya praktik kebohongan dalam proses hukum.
“Kawan-kawan tinggal simpulkan, siapa aparat penegak hukum yang suka berbohong? Nah, mereka lah yang saya identikkan seperti ‘anjing liar’,” tuturnya.
Tak berhenti di situ, Noel juga menitipkan pesan langsung kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
“Sampaikan ke Bu Mega (Ketua Umum PDIP) dan juga Mas Hasto (Sekretaris Jenderal PDIP), ‘anjing liar’ sedang memburu banteng,” tandasnya.
Menurut Noel, situasi ini bukan sekadar persoalan hukum biasa, melainkan bagian dari dinamika politik yang lebih besar. Ia menilai PDIP menjadi sasaran karena kekuatan basis massanya yang dinilai masih dominan.
“Dan kita lihat bahwa selain PDIP ya PKB juga menjadi buruan para ‘anjing liar’,” pungkasnya.
Pernyataan Noel tersebut mendapat tanggapan dari internal PDIP. Politikus partai, Guntur Romli, mengaku pihaknya menangkap pesan itu sebagai bentuk peringatan, sekaligus mencerminkan realitas yang mereka rasakan.
“Kami ingin mengucapan terima kasih kepada Bung Noel atas peringatannya. Kami juga merasakan bahwa sejak PDI Perjuangan memantapkan diri menjadi kekuatan politik di luar Pemerintahan dan menjadi kekuatan penyeimbang, memang banyak peringatan seperti itu,” kata Guntur.
Ia menegaskan, posisi PDIP saat ini adalah menjalankan fungsi kontrol dalam sistem demokrasi, termasuk menjaga keseimbangan kekuasaan (checks and balances). Namun, konsekuensinya tidak ringan.
“Risiko politisasi dan kriminalisasi dengan kasus hukum seperti yang disampaikan Bang Noel memang terasa. Kasus yang menimpa Sekjen kami Bapak Hasto Kristiyanto juga kami yakini karena modus tersebut karena sikapnya yang keras mengkritisi penyalahgunaan kekuasaan oleh Jokowi dan memecat Jokowi,” ujar Guntur. []
