ASPEK.ID, JAKARTA – Sebuah surat terbuka dari siswi Sekolah Dasar di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi sorotan.
Myscha, murid kelas 5 SD Compang Ngeles, menulis langsung kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam suratnya, ia mempertanyakan belum tersalurkannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya.
Surat yang ditulis pada Minggu (26/4) itu mengungkap kebingungan Myscha karena program yang sering ia lihat di televisi dan YouTube belum juga dirasakan di lingkungannya.
“Di TV dan YouTube saya lihat daerah lain sudah lama jalan. Teman-teman sudah makan, tapi di sekolah kami sampai hari ini belum ada,” tulisnya.
Sekolah Myscha berada di Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, wilayah yang tergolong sulit dijangkau. Kondisi geografis ini diduga menjadi salah satu kendala distribusi program MBG.
Tak hanya soal keterlambatan, Myscha juga menyinggung kekhawatirannya terkait kasus keracunan makanan yang belakangan dikaitkan dengan program tersebut di sejumlah daerah.
“Saya jadi takut, Pak. Takut pusing dan sakit perut. Kalau suatu saat MBG masuk ke sekolah saya, saya tidak mau makan,” ungkapnya.
Dalam surat itu, Myscha turut menawarkan solusi. Ia mengusulkan agar anggaran MBG bisa diberikan langsung kepada sekolah atau orang tua murid agar pengelolaannya lebih sesuai kebutuhan.
“Boleh tidak kalau uangnya saja yang dikasih langsung ke sekolah atau ke mama bapak saya? Biar kami yang atur sendiri. Soalnya kami yang paling tahu kami mau makan apa. Kami juga tahu rasa masakan mama paling enak dan aman,” tulisnya.
Selain itu, Myscha menilai ada kebutuhan lain yang lebih mendesak di wilayahnya. Ia menyebut perlengkapan sekolah, kesejahteraan guru, hingga kondisi fasilitas belajar yang masih jauh dari layak.
“Atap dari seng bekas, dinding rapuh, kursi meja banyak yang rusak, dinding dan atap kadang bocor. Perpustakaan kekurangan buku,” urainya.
“Saya yakin kalau guru sejahtera dan sekolah bagus, kami pasti jadi pintar, Pak. Nggak perlu takut keracunan juga,” tambahnya.
Hingga kini, belum ada respons resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Timur maupun Badan Gizi Nasional terkait surat tersebut. Rencananya, surat Myscha akan dikirim ke Istana Negara dan disebarluaskan melalui media sosial.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menyatakan pihaknya tengah menyiapkan 900 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah terpencil.
Ia menyebut daerah terpencil tidak hanya berada di kawasan perbatasan, tetapi juga bisa ditemukan di berbagai wilayah lain.
“Saat ini kami siap mengoperasionalkan sekitar 900 SPPG di daerah terpencil,” kata Sony, Kamis (16/4).
Menurutnya, dalam waktu kurang dari satu bulan, seluruh SPPG tersebut ditargetkan mulai beroperasi. Program ini juga diharapkan mampu mendorong ekonomi lokal melalui keterlibatan masyarakat.
“Anak-anak semakin banyak mendapatkan manfaatnya, dan yang paling penting adalah tumbuhnya ekonomi lokal,” ujarnya.
Sony juga meminta kepala daerah memastikan ketersediaan bahan baku berasal dari potensi lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. []
