ASPEK.ID, JAKARTA – Dua mantan petinggi PT Pertamina divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) periode 2011-2021 yang merugikan negara hingga US$113,8 juta atau sekitar Rp1,7 triliun.
Mereka adalah eks Direktur Gas Pertamina 2012-2014 Hari Karyuliarto dan eks SVP Gas & Power 2013-2014 Yenni Andayani. Keduanya dinyatakan melanggar UU Tipikor secara bersama-sama dan berlanjut.
“Menyatakan terdakwa I Hari Karyuliarto dan terdakwa II Yenni Andayani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum,” ujar ketua majelis hakim Suwandi saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (4/5).
Hari dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan. Sementara Yenni divonis 3 tahun 6 bulan penjara dengan denda yang sama.
Hakim juga memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan dari total hukuman.
“Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan,” ucap hakim.
Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya meminta Hari dihukum 6,5 tahun dan Yenni 5,5 tahun penjara.
Dalam pertimbangannya, hakim menyebut perbuatan para terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi sebagai hal yang memberatkan. Sementara usia para terdakwa yang sudah di atas 60 tahun dan belum pernah dihukum menjadi alasan meringankan.
Peran Terdakwa
Dalam perkara ini, Hari dinilai mengambil sejumlah keputusan penting tanpa dasar kajian yang memadai. Ia menyetujui berbagai kesepakatan LNG dengan perusahaan asal AS, Cheniere Energy Inc., meski belum ada pembeli yang mengikat dari dalam negeri.
Selain itu, Hari juga menandatangani perjanjian jual beli LNG tanpa kajian keekonomian, analisis risiko, hingga tanpa persetujuan lengkap dari direksi, dewan komisaris, maupun RUPS.
Ia bahkan menyetujui formula harga LNG yang lebih tinggi tanpa memastikan daya saingnya dibandingkan sumber energi lain.
Sementara itu, Yenni berperan dalam mendorong pengambilan keputusan melalui mekanisme rapat direksi sirkuler, meskipun tanpa dilengkapi kajian ekonomi dan risiko.
Yenni juga menandatangani perjanjian pembelian LNG pada 2013 berdasarkan kuasa direksi, meski proses internal belum sepenuhnya rampung dan tanpa adanya pembeli LNG yang telah terikat kontrak. []
