ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah terus mendorong pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah memperbaiki pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Superholding ini dinilai dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat investasi nasional.
Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, mengatakan Danantara berpotensi menjadi fondasi baru dalam pengelolaan investasi negara. Dengan total aset gabungan mencapai Rp 1.650 triliun, Danantara dinilai memiliki kapasitas besar untuk mendukung program hilirisasi dan industrialisasi nasional.
“Danantara menjadi langkah strategis merestrukturisasi aset dan investasi BUMN agar lebih produktif, serta berpotensi menjadi mesin investasi nasional baru untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi. Pada akhirnya mendorong produk domestik bruto (PDB) naik sebesar 1,6%,” ujar dia, Sabtu (9/5).
Sementara itu, Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Wijayanto Samirin menilai selama ini masih banyak bisnis antar-BUMN yang saling tumpang tindih sehingga mengurangi efisiensi perusahaan negara. Menurut dia, kehadiran Danantara bisa menjadi solusi untuk menyatukan pengelolaan aset dan bisnis BUMN di bawah sistem yang lebih profesional.
“Danantara ini seperti keranjang berisi telur-telur BUMN; dulu berserakan, tapi sekarang di dalam satu keranjang sehingga lebih gampang menjaganya. Meski kita tetap harus mengawal bersama agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bisa merugikan negara,” jelasnya.
Meski begitu, sejumlah ekonom mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan publik terhadap pengelolaan Danantara. Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky, mengatakan keberhasilan lembaga tersebut akan sangat ditentukan oleh minimnya intervensi politik.
“Jika Danantara mau sukses, intervensinya harus seminimal mungkin dan hanya boleh lewat peraturan, bukan diskresi; Danantara harus transparan agar publik bisa ikut membela kinerjanya di masa depan,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Akhmad Syakir Kurnia. Ia menilai pengawasan publik menjadi hal penting karena Danantara akan mengelola aset negara dalam jumlah besar.
“Harapan boleh saja dilambungkan setinggi langit mengenai penataan kelembagaan ini. Tapi sejarah ekonomi ekstraktif memaksa kita untuk tetap kritis karena ruang untuk meminta transparansi publik terasa sudah mengkhawatirkan secara desain undang-undang,” tuturnya.
Saat ini, Danantara disebut tengah memprioritaskan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan transparansi pengelolaan aset BUMN. []
