ASPEK.ID, JAKARTA – PT Pos Indonesia (Persero) menunjuk Prasabri Pesti sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama perseroan setelah Daud Joseph mengundurkan diri dari jabatannya. Penunjukan tersebut efektif berlaku sejak 30 Juni 2026.
Informasi itu tercantum dalam keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (14/7). Selain menjalankan tugas sebagai Plt Direktur Utama, Prasabri tetap merangkap jabatan sebagai Direktur Transformasi dan Teknologi Informasi Pos Indonesia.
Prasabri bukan nama baru di industri telekomunikasi dan transformasi digital. Sebelum bergabung dengan Pos Indonesia, ia berkarier di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan berbagai posisi strategis.
Di Telkom, Prasabri pernah menjabat sebagai Head of Digital Vertical Ecosystem dan memimpin pengembangan sejumlah platform digital, di antaranya Pijar Mahir yang menjadi bagian dari Program Kartu Prakerja, serta Pijar Sekolah, Pijar Belajar, dan Pijar Kampus yang dikembangkan untuk mendukung transformasi digital sektor pendidikan.
Ia juga pernah mengemban tugas sebagai Executive Vice President dan Executive General Manager Telkom Regional II. Setelah itu, Prasabri dipercaya memimpin PT PINS Indonesia sebagai Direktur Utama sebelum bergabung ke Pos Indonesia.
Penunjukan Prasabri dilakukan setelah Daud Joseph resmi mengundurkan diri dari kursi Direktur Utama Pos Indonesia usai memimpin perusahaan sekitar tiga bulan.
Sebelumnya, Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara, Rohan Hafas, mengatakan pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Daud Joseph sejak Senin (29/6/2026).
“Selama kurang lebih 3 bulan terakhir, beliau kami tugaskan untuk memimpin proses pembenahan PT Pos Indonesia melalui due diligence menyeluruh terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, dan organisasi perusahaan,” ujar Rohan dalam keterangan resminya, Jumat (3/7/2026).
Menurut Rohan, hasil asesmen menunjukkan Pos Indonesia membutuhkan transformasi yang jauh lebih mendasar. Daud Joseph juga telah menyampaikan kepada pemegang saham bahwa kompleksitas persoalan yang dihadapi perusahaan memerlukan kepemimpinan dengan keahlian yang lebih spesifik.
“Kami menghormati keputusan itu dan akan segera menyiapkan kepemimpinan baru untuk melanjutkan agenda restrukturisasi tersebut,” kata Rohan.
Danantara menyebut evaluasi yang dilakukan telah memetakan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Sejumlah indikasi penyimpangan pun kini telah masuk dalam proses pemeriksaan pemegang saham.
“Kami juga menerima laporan serta menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang saat ini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Rohan.
Danantara menegaskan seluruh hasil audit dan investigasi akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, serta diserahkan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Di sisi lain, pergantian pucuk pimpinan ini terjadi ketika Pos Indonesia tengah bersiap menjalankan peran sebagai induk holding logistik nasional. Per 1 Juli 2026, pemerintah mulai menjalankan tahapan pembentukan holding dengan mengonsolidasikan tujuh perusahaan logistik BUMN di bawah PT Multi Terminal Indonesia (MTI), anak usaha PT Pelindo Sinergi Lokaseva.
Dalam fase awal, Pelindo Group menjadi pemegang saham mayoritas MTI dengan kepemilikan 74,47%, disusul Krakatau Bandar Samudera sebesar 9,37%, dan Pos Indonesia sebesar 9,24%.
Sesuai peta jalan yang telah ditetapkan, kepemilikan saham MTI nantinya akan dialihkan sepenuhnya kepada Pos Indonesia sehingga perseroan menjadi induk holding logistik nasional secara definitif pada 2027. []
