ASPEK.ID, JAKARTA – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS Mardani Ali Sera mendukung Presiden Prabowo Subianto jika ingin melakukan penyegaran di Kabinet Merah Putih. Mardani menilai pengisian posisi menteri sebaiknya mempertimbangkan kapasitas dan integritas, termasuk dari kalangan profesional.
Mardani mengatakan keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, dia menilai prinsip merit system perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan sosok yang masuk kabinet.
“Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan,” kata Mardani kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).
Menurut Mardani, pemerintah juga perlu memperkuat reformasi birokrasi. Dia menilai Presiden Prabowo memiliki tantangan berat dalam menjalankan pemerintahan, terlebih sejumlah survei belakangan menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mengalami penurunan.
“Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI itu pun menyambut positif apabila Prabowo membuka ruang bagi sosok baru untuk masuk ke Kabinet Merah Putih. Menurutnya, latar belakang partai politik tidak harus menjadi syarat utama.
Mardani meminta pemerintah lebih mengutamakan calon yang memiliki kapasitas serta integritas. Dia menyebut banyak profesional maupun anak bangsa yang memiliki kompetensi untuk membantu pemerintahan.
“Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas,” tuturnya.
Isu Reshuffle Usai 17 Agustus
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Informasi yang beredar menyebut perombakan kabinet kemungkinan dilakukan setelah 17 Agustus 2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sabtu (8/8), reshuffle yang disebut akan dilakukan bersifat terbatas. Salah satu fokusnya yakni mengisi sejumlah posisi yang saat ini masih kosong.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya telah merespons isu tersebut. Dia menegaskan hingga saat ini belum ada rencana reshuffle kabinet.
“Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih,” kata Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8).
Meski demikian, Prasetyo menyebut apabila nantinya terjadi perubahan atau reshuffle, pengisian jabatan yang kosong kemungkinan menjadi prioritas pemerintah.
“Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong,” ujarnya. []
