Jakarta – Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurrahman menilai utang pemerintah sekitar Rp 10.000 triliun belum menunjukkan Indonesia berada dalam kondisi krisis fiskal.
Namun, menurut dia, besarnya utang tersebut menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap keuangan negara semakin besar.
Rizal mengatakan, kenaikan utang pemerintah tidak dapat semata-mata dikaitkan dengan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“MBG memang menambah rigiditas belanja, tetapi persoalan yang lebih mendasar adalah ketika ekspansi belanja tidak diikuti peningkatan penerimaan dan kualitas belanja yang cukup produktif,” kata Rizal disadur dari kompas pada Kamis (13/8/2026).
Rizal menilai klaim bahwa utang pemerintah masih aman karena rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di sekitar 40 persen memang masih dapat diterima secara formal.
Namun, menurut dia, kesehatan fiskal tidak cukup hanya diukur dari rasio utang terhadap PDB.
Masih di Bawah 60 Persen Indikator yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah membayar kewajiban utangnya atau debt service capacity.
“Yang lebih penting adalah debt service capacity, yaitu kemampuan APBN membayar bunga dan pokok utang tanpa menggerus ruang belanja produktif,” ujarnya.
Rizal mengingatkan, risiko fiskal akan semakin besar apabila beban bunga utang terus meningkat sementara rasio pajak (tax ratio) dan penerimaan negara tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
