ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keterkejutannya setelah mengetahui jumlah badan usaha milik negara (BUMN) mencapai lebih dari 1.000 perusahaan. Menurutnya, jumlah tersebut membengkak karena banyak BUMN memiliki anak, cucu, hingga cicit perusahaan.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Ketika kita bentuk Danantara, yaitu dana kedaulatan kita, kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan, dan ada yang punya cucu perusahaan, bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa,” kata Prabowo.
Prabowo mengaku sebelumnya memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300-400 perusahaan. Dia kemudian menyoroti sejumlah BUMN yang dinilai tidak bekerja secara optimal dan tidak memberikan pertanggungjawaban yang memadai kepada negara.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut perlu ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya persoalan dalam pengelolaan BUMN selama puluhan tahun terakhir.
“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi, 30 tahun ke belakang mungkin,” ujarnya.
Prabowo mengatakan rencana tersebut akan dibicarakan dengan DPR. Dia juga membuka kemungkinan adanya mekanisme khusus bagi pihak-pihak yang mengakui kesalahan dan bersedia memperbaikinya.
“Kalau perlu kita memberi juga peluang, semacam amnesti khusus untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Ini saya serahkan kepada wakil rakyat untuk menentukan,” katanya.
Prabowo Sebut Banyak BUMN Tak Produktif
Prabowo juga mengkritik BUMN yang dinilainya tidak produktif, bahkan terus mengalami kerugian meski dalam laporan keuangan tercatat memperoleh keuntungan.
“Terlalu banyak BUMN tidak produktif, rugi terus, laporannya untung. Ngarang saja itu untungnya,” ujar Prabowo.
Dia menilai pembenahan BUMN penting karena sejumlah perusahaan tersebut bekerja sama dengan pihak asing. Prabowo menegaskan pemerintah ingin menghentikan berbagai praktik yang dianggap merugikan negara.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 BUMN sebagai bagian dari restrukturisasi. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN dipangkas menjadi maksimal 300 perusahaan pada 31 Desember 2026.
“Hari ini kita sudah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup,” tuturnya.
Prabowo menegaskan hanya BUMN yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat yang akan dipertahankan.
Dia menyebut perampingan tersebut telah memberikan efisiensi bagi negara. Sejauh ini, pemerintah mengklaim telah menghemat sekitar Rp 50 triliun dari pengurangan biaya gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan, hingga perjalanan dinas.
“Ini mungkin restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya sekitar Rp 50 triliun,” kata Prabowo. []
