ASPEK.ID, JAKARTA – Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) tahun anggaran 2020-2022. Vonis Nadiem dipangkas dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara.
Putusan tersebut dibacakan majelis hakim PT DKI Jakarta yang diketuai Subachan Hardi Mulyana dalam sidang banding pada Kamis (24/9/2026).
“Menyatakan Terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum,” ujar Subachan saat membacakan amar putusan.
Selain pidana penjara, hakim banding tetap menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar. Denda itu harus dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang selama satu bulan.
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah Rp1 miliar,” lanjut hakim.
Majelis hakim juga mengurangi nilai uang pengganti yang harus dibayar Nadiem. Dalam putusan banding, uang pengganti ditetapkan sebesar Rp548.761.031.950,86 dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti pidana kurungan selama 6 tahun.
Vonis tersebut lebih ringan dibanding putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tingkat pertama, Nadiem dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809,5 miliar.
Dalam putusan tingkat pertama, apabila uang pengganti tidak dibayar, Nadiem dikenai pidana penjara pengganti selama 5 tahun.
Putusan banding itu juga tidak diambil secara bulat. Hakim anggota IV, Andi Saputra, menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion).
Menurut Andi, Nadiem seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum karena dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. []
