ASPEK.ID, JAKARTA – Ekonom senior Faisal Basri mengkritik kinerja menteri-menteri pembantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelang berakhirnya masa jabatan Kabinet Indonesia Kerja jilid I.
Faisal menyatakan performa beberapa menteri di sektor ekonomi, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga, hingga Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Faisal mengkritik kebijakan Luhut yang kerap tumpang-tindih dengan kementerian-kementerian yang tidak linear dengan sektornya. Contohnya kebijakan mobil listrik yang ditangani Luhut. Mestinya program itu menjadi domain Kementerian Perindustrian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“(Kementerian) Maritimya ngurusin laut saja. Jangan ngurusin mobil listrik. Dia ini menteri apa pengusaha,” kata Faisal di Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Faisal menyoroti kinerja Menteri Perindustrian Airlangga dan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang tak optimal mendorong pertumbuhan pajak. Menurut dia, selama ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan Airlangga dan Jonan justru mengurangi potensi penerimaan pajak. Namun, ia tak menjelaskan detail regulasi apa saja yang melonggarkan penerimaan itu.
Dari sisi pendapatan pajak, Faisal menyoroti kinerja Amran yang tak optimal. Ia juga menyentil program swasembada pangan Amran yang tidak fokus.
“Maunya kedaulatan pangan, swasembada pangan, atau ketahanan pangan? enggak bisa dicapai semua itu,” ujarnya.
Faisal menyinggung kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno yang tak memiliki konsep holding BUMN yang jelas.
“Industri keuangan itu enggak ada ceritanya holding. Dia marger akuisisi, jadi dari konsep saja ngaco, pelaksanakanya jadi ngaco, jadi rusak semua BUMN kita,” tuturnya.
