ASPEK.ID, JAKARTA – Penerapan Satu Data Indonesia (SDI) mengakhiri kebiasaan kepala daerah mendatangi berbagai kementerian dan lembaga hanya untuk mencari informasi program pembangunan di wilayahnya. Demikian kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kamis (5/11/2026).
Tito menyampaikan melalui integrasi data pemerintah, kepala daerah diharapkan dapat mengetahui berbagai program pembangunan pemerintah pusat secara lebih cepat tanpa harus berkoordinasi dengan setiap kementerian secara terpisah.
Tito mencontohkan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang selama ini harus mencari informasi ke sejumlah kementerian untuk mengetahui program pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayahnya.
Menurut Tito, kesulitan mengakses informasi pembangunan tidak hanya dialami pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten, kota, hingga desa.
Pemerintah desa, membutuhkan informasi mengenai program pembangunan yang dijalankan pemerintah kabupaten, provinsi, maupun kementerian dan lembaga. Namun, koordinasi langsung dengan pejabat di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi tidak selalu mudah dilakukan.
“Bagaimana kalau desa, Pak Anwar Sadat? Mau tanya, ini saya pikirkan dari provinsi, kabupaten, kementerian/lembaga, mengerjakannya apa sih di desa saya? Bapak susah kan untuk bertemu bupati itu, bertemu gubernur apalagi? Apalagi bertemu menteri?” ujarnya.
Tito menekankan pentingnya interoperabilitas data atau kemampuan berbagai sistem informasi pemerintah untuk saling terhubung dan bertukar data.
Melalui Satu Data Indonesia, informasi yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga diharapkan dapat terintegrasi sehingga lebih mudah diakses dan dimanfaatkan pemerintah daerah.
“Kita membayangkan, kami melihat bahwa untuk memutus kesulitan-kesulitan itu, ini berarti kita mungkin mengintegrasikan semua pemilik data, ini diintegrasikan dalam satu sistem, yaitu Satu Data Indonesia,” kata Tito.
Ia menjelaskan, integrasi tersebut dapat membantu kepala daerah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai program pembangunan pemerintah pusat yang sedang berjalan di wilayah masing-masing.
Dengan informasi yang lebih lengkap, pemerintah daerah dapat menyelaraskan program pembangunan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi.
Selain integrasi data, Tito menyinggung potensi penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mempercepat pencarian informasi pembangunan.
Ia membayangkan kepala daerah cukup mengakses satu sistem untuk mengetahui program kementerian dan lembaga yang dilaksanakan di wilayahnya.
“Dengan satu data ini, nanti AI, Pak Rudi cukup mengeklik saja, AI program kementerian, misalnya pemerintah pusat di Kalimantan Timur, keluar,” ujarnya.
