ASPEK.ID, SURABAYA – Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, Gigih Prihantono menilai pendapatan ojek online (ojol) bisa tergerus akibat kebijakan potongan komisi 8 persen. Hal ini dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang menurun karena hilangnya subsidi promo.
Gigih mengatakan, penghasilan ojol tidak semata dihitung oleh semakin kecil potongan akan membuat pendapatan meningkat. Sejatinya realita bisnis yang berjalan tidak seperti demikian.
“Di atas kertas, pembatasan komisi ini digadang-gadang sebagai kemenangan bagi mitra pengemudi. Namun, logika perekonomian jarang bekerja secara linier,” kata Gigih, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, asosiasi ojol juga ada yang menyuarakan kekhawatiran penurunan pendapatan. Sebab, subsidi promo konsumen hilang dan pemangkasan insentif dari aplikator.
Gigih menjelaskan, dari komisi 20 persen yang berlaku sebelumnya, terdapat porsi 6,5 persen dialokasikan untuk subsidi promo atau diskon konsumen dan 2,0 persen untuk dana perlindungan serta insentif kesejahteraan mitra.
Ketika potongan dibatasi 8 persen, maka subsidi promo hilang. Sedangkan tingginya pesanan masyarakat turut dipengaruhi oleh banyaknya promo.
“Secara matematis, volume pesanan akan turun drastis,” imbuhnya disalin dari Jawa Pos.
Pesanan yang menurun akan membuat waktu tunggu pengemudi mendapat orderan semakin lama. Sedangkan biaya bensin dan perawatan kendaraan tetap tinggi.
Simulasi Institute for Demographic and Affluence Studies menyebut, penurunan potongan dari 20 persen menjadi 8 persen hanya menambah pendapatan pengemudi sekitar Rp 19 ribu per hari.
Sebagai solusi, Gigih mengusulkan tiga langkah berbasis konsensus pemerintah, aplikator, akademisi, dan asosiasi pengemudi. Pertama, komisi tidak dipatok flat, melainkan memakai formula fleksibel yang memperhitungkan inflasi, biaya keselamatan, serta jaminan insentif mitra dan promo konsumen.
Kedua, perlindungan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja dan pensiun BPJS Ketenagakerjaan ditanggung bersama melalui dana khusus dari komisi platform. Ketiga, platform yang transparan dan adil dalam pembagian order diberi insentif fiskal atau kemudahan operasional.
















