Anggota Komisi IV DPR RI Muslim meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) aktif melakukan pendampingan kepada pengusaha-pengusaha lokal khususnya di Aceh.
Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan ekspor komoditi kelautan dan perikanan asal Tanah Rencong.
Mengingat, berdasarkan data dan fakta tercatat dari 23 kabupaten di Provinsi Aceh baru satu perusahaan yang bisa melakukan ekspor.
Permintaan itu diserukan Muslim saat menyampaikan pendapat dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dengan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran yang diselenggarakan secara fisik dan virtual, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/8/2021).
“Saya mengimbau para pejabat KKP melakukan jemput bola dan memberikan pendampingan ke daerah-daerah. Sehingga, setiap tahun terjadi peningkatan ekspor dari tiap daerah seperti dari Aceh maupun wilayah lainnya secara nasional yang artinya akan menambah PNBP buat negara. Dengan demikian, pengusaha lokal semakin hari semakin tumbuh melakukan ekspor berbagai komoditi kelautan dan perikanan,” kata Muslim.
Selain itu, legislator dapil Aceh II tersebut mengingatkan KKP agar melakukan langkah-langkah taktis untuk segera memulangkan 32 nelayan Aceh yang hingga saat ini masih ditahan oleh otoritas Thailand karena dugaan memasuki teritorial perairan laut negara tersebut.
Di samping itu, Muslim juga meminta agar KKP segera melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri.
“Sampai saat ini, 32 nelayan asal Aceh masih ditahan di Thailand. Oleh karena itu, saya berharap KKP untuk segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka menyelesaikan persoalan ini. Saya minta, 32 nelayan ini bisa di-back up dan didampingi terus oleh KKP sehingga 32 nelayan tersebut dapat kembali ke rumah masing-masing,” ujarnya.
