ASPEK.ID, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia era Presiden Abdurrahman Wahid, Dr. Ir. Rizal Ramli, MA kembali menyoroti Pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.
Rizal Ramli memang selama ini memang dikenal sebagaialah satu elite yang vulgar mengkritik kebijakan Pemerintah.
Terbaru, Rizal Ramli yang juga pernah menjabat Menteri Keuangan (2001) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (2015-2016) ini menyoroti perihal pembangunan infrastruktur.
Rizal Ramli menyentil kebijakan pemerintah yang terus berfokus di pembangunan infrastruktur, meski saat ini Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.
“Kenapa pejabat & birokrat terus mengebu2 utk bangun infrastruktur, walaupun masih pandemi covid dan belum prioritas ? Karena kickback (sogokannya) mulai dari 2% sampai 20%!,” cuit Rizal Ramli di laman Twitternya @RamliRizal, Senin (4/1) siang.
Pria kelahiran Padang, 10 Desember 1954 ini juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk segera turun tangan serta melakukan audit terhadap seluruh proyek infrastruktur tahun 2019-2020.
“Kami minta @bpkri segera audit semua proyek infrastruktur 2019-2020,” tambah dia.
Sementara itu, sesuai data emonitoring Kementerian PUPR hingga 31 Desember 2020, dari total pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp 94,12 triliun telah terealisasi penyerapan anggaran program sebesar Rp 87,59 triliun atau 93,06%.
Dari total anggaran tahun 2020 itu juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.
Khusus untuk program PKT, hingga 31 Desember 2020, realisasi belanja PKT mencapai 97,85 % dengan serapan tenaga kerja sudah 100%.
Untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian PUPR mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp1,73 triliun berupa perluasan Program Padat Karya berupa revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km dengan anggaran Rp 1 triliun.
Anggaran tambahan tersebut juga untuk pembelian produk rakyat/UMKM sebesar Rp 362,47 miliar. Hingga saat ini progresnya berkisar 98,39%.
Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 Ton sebesar Rp 200 milar, Big Gun Sprinkler 250 unit sebesar Rp 3,75 miliar, pembelian karet petani sebanyak 11.338 ton serta pembelian Resin Ester 790,42 ton, pengadaan alat Light Weight Deflectometer (LWD) 33 unit.
Kemudian modular RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) sebanyak 4.700 unit senilai Rp.122,7 miliar, Modular RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) 250 unit senilai Rp 6,04 miliar serta pembelian Tandon Air dan Biodegester.
Tambahan anggaran untuk mendukung PEN tersebut, juga dialokasikan dalam mendukung program prioritas nasional sebesar Rp188,3 miliar dan pengembangan lumbung pangan (food estate) serta kawasan industri sebesar Rp184,46 miliar.
Untuk pengembangan food estate di lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) telah dimulai sejak akhir September 2020 dengan fokus pada rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi di Blok A Daerah Irigasi (DI) Dadahup sekitar 2.000 Ha.
