ASPEK.ID, JAKARTA – Kartu Pra Kerja disiapkan untuk para pencari kerja, pekerja yang berhenti kerja, maupun yang akan pindah kerja. Kartu Pra Kerja juga disiapkan untuk WNI berusia 18 tahun ke atas dan tidak dalam sedang pendidikan formal dan programnya akan didorong untuk pekerja migran Indonesia.
“Jadi fokusnya adalah pemerintah mempersiapkan dana untuk melakukan pelatihan. Nah, pelatihan sumber pelatihan yang ada di dalam negeri,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12).
Disebutkannya, Pemerintah juga sudah menyiapkan beberapa pelatihan termasuk di dalamnya lembaga-lembaga yang sudah ada dimiliki oleh pemerintah maupun swasta yang akan menyiapkan pelatihan, dan pelatihannya bisa mencakup masalah teknik industri tertentu seperti industri digital, lifestyle, fotografi, perawatan, kemudian terkait dengan properti, pertanian, penjualan, perbankan, industri kreatif, industri pertanian dan lainnya.
Menurut Airlangga, lembaga-lembaga tersebut pada prinsipnya adalah menjadi official partner dari pada Kartu Pra Kerja, yang nanti disiapkan terkait dengan platform digital, mulai dari pilihan terhadap latihan, mengikuti pelatihan online maupun offline dan juga mendapatkan insentif.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan demand side-nya terkait dengan kebutuhan usaha terhadap pekerja, jadi baik itu dalam project strategis nasional maupun investor yang masuk di BKPM ataupun di kementerian-kementerian sektor atau bahkan project-project swasta.
Terkait time schedule untuk program Kartu Pra Kerja, menurut Airlangga, diharapkan pada Desember ini Peraturan Presiden (Perpres) nya sudah selesai. Kemudian di bulan Januari, pemerintah akan menyiapkan project management office atau PMO, kemudian di bulan Februari diharapkan sudah ada penjelasan publik dalam bentuk website.
“Kemudian bulan Maret dan awal April akan ada pilot atau uji coba di dua kota, rencananya di Jakarta dan di Bandung, dan basisnya adalah aplikasi. Kemudian di bulan April sampai Agustus adalah perluasan implementasi di berbagai kota dan launching daripada itu nationwide itu direncanakan di bulan Agustus,” jelas Airlangga.
DIjelaskan Airlangga, Pemerintah juga akan membangun suatu learning ecosystem, kemudian lembaga pelatihannya dan perbankannya. Kemudian dari segi providers dari pemerintah, dari employer-nya baik itu Kadin, Apindo maupun pengusaha.
“Nah, yang sedang disiapkan dalam ekosistem itu adalah platform digital, financial technologi, kemudian dari job portalnya,” ujar Airlangga.
Mengenai jumlah peserta, Airlangga mengemukakan rencananya yang akan menjadi basis anggaran 3 sampai 7 juta. Dengan total anggaran Rp10 triliun, yang murni untuk pelatihan tenaga kerja.
“Jadi kalau modal kerja nanti kita punya program yang kredit usaha rakyat dan yang lain. Jadi kita tidak campur antara pelatihan dan program-program lain. Ini murni untuk pelatihan,” pungkas Airlangga.
