Jakarta- Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan Bulog memprioritaskan penggilingan padi milik rakyat sebagai mitra guna memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rizal mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Bulog lebih banyak melibatkan penggilingan kecil dibandingkan hanya mengandalkan penggilingan berskala besar dalam proses pengolahan cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, agar Bulog memberdayakan penggilingan-penggilingan kecil yang miliknya masyarakat untuk menjadi lebih diberdayakan, hidup kembali. Karena di era-era yang lalu lebih cenderung menggunakan penggilingan-penggilingan besar,” kata Rizal saat dihubungi di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Ia menyampaikan hal itu ketika dikonfirmasi mengenai inspeksi mendadak yang dilakukan di salah satu mitra maklon penggilingan padi di Desa Turitempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
Ia menjelaskan kemitraan dengan penggilingan rakyat diharapkan mampu menghidupkan kembali usaha penggilingan kecil sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah Indonesia.
“Nah, ini kita sudah balik, kita putar balik, kita prioritas malah kepada penggilingan-penggilingan yang dimiliki oleh rakyat, sehingga untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan ekonomi rakyat di masing-masing daerah,” ujar dia.
Bulog mencatat mitra penggilingan padi yang bekerja sama secara nasional telah mencapai puluhan ribu unit sehingga jaringan pengolahan beras semakin luas dan mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.
“Wah, kalau nasional puluhan ribu yang sudah kami kerja samakan,” katanya.
Meski begitu, Rizal menegaskan seluruh mitra tetap wajib memenuhi standar kualitas beras pemerintah agar hasil produksi memiliki mutu yang baik serta dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan penugasan Bulog.
“Kami sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar menjaga kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu beras medium dengan pecahan 25 persen, kadar air 14 persen, dan menirnya 2 persen, derajat sosoh,” katanya menambahkan.
Rizal menyebutkan cadangan beras pemerintah yang dikelola BUMN sektor pangan itu hingga 29 Juli 2026 mencapai 5,4 juta ton, termasuk hasil penyerapan gabah petani nasional hampir 3,5 juta ton.
Stok beras tersebut sebagai katalisator untuk bantuan pangan, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), maupun diolah menjadi beras komersial sesuai kebijakan pemerintah.
Ia mengakui sebagian penggilingan kecil masih memiliki keterbatasan peralatan modern seperti color sorter sehingga Bulog terus melakukan pembinaan agar kualitas hasil pengolahan semakin meningkat.
