Menteri BUMN Erick Thohir menjanjikan pembagian dividen BUMN mencapai Rp60 triliun. Nilai tersebut melebihi target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar Rp50 triliun. Dari 12 klaster yang dimiliki BUMN, sektor jasa keuangan menjadi yang paling tinggi kontribusinya. Misalnya BRI yang mencetak laba di melebihi Rp50 triliun, kemudian BTN melampaui Rp3 triliun, BNI lebih dari Rp18 triliun, dan Bank Mandiri Rp44 triliun.
Erick menyatakan BUMN dapat membagikan dividen melebihi target yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 2023. Berdasarkan laporan keuangan unaudited, pendapatan BUMN bertumbuh dari Rp2.292 triliun menjadi Rp2.613 triliun.
Adapun, laba bersih pada 2022 meningkat signifikan dari Rp125 triliun menjadi Rp303,7 triliun atau naik Rp179 triliun. Oleh sebab itu, dia optimistis dapat berkontribusi lebih kepada negara.
“Kami juga akan membagikan dividen cukup tinggi tahun ini kepada negara, yang targetnya [semula] Rp50 triliun, akan tembus di atas Rp60 triliun lebih. Ini mungkin rekor dividen tertinggi selama BUMN ada,” ungkapnya pada Senin, (13/2/2022).
Erick menegaskan BUMN dapat berkontribusi pada negara melalui peningkatan setoran kepada negara sebesar Rp68 triliun dibandingkan tiga tahun sebelumnya dari Rp1.130 triliun menjadi Rp1.198 triliun.
BUMN juga mencetak 9,8 persen total kumulatif dividen yang melampaui raihan private sector sebesar 4,9 persen.
“Lalu kalau kita lihat capital gain kita lebih tinggi dari private sector,” jelasnya.
Erick menilai publik yang berinvestasi ke saham BUMN bisa mendapatkan pemasukan dividen. Selain itu, Erick melaporkan pagu anggaran untuk BUMN sebesar Rp198,43 miliar dengan penyerapan 99,06 persen atau mencapai Rp196,55 miliar.
Adapun, aset yang dimiliki saat ini naik dari Rp8.978 triliun menjadi Rp9.867 triliun. Selanjutnya, ekuitas juga bertumbuh, karena banyaknya aksi korporasi BUMN untuk meningkatkan permodalan dari Rp2.778 triliun menjadi Rp3.150 triliun.
Jokowi manargetkan BUMN untuk bisa menyetorkan dividen hingga Rp49,1 triliun pada 2023 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.
