ASPEK.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menilai pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor pertanian layak mendapatkan perhatian dari Pemerintah.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal II-2020 minus hingga 5,32 persen.
Secara kuartal, ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen. Namun pada saat yang sama, PDB pertanian tumbuh 16,24 persen pada kuartal II 2020.
Kemudian, pertanian menjadi sektor utama penopang PDB yang tumbuh mencapai 2,19 persen pada kuartal II 2020. Kontribusi pertanian pun meningkat dari 13,57 persen pada kuartal II 2019 menjadi 15,46 persen pada kuartal II 2020.
“Pertumbuhan sektor pertanian patut kita dukung dengan meningkatkan investasi dan memberikan banyak insentif. Peningkatan investasi Pemerintah dapat dilakukan melalui pemberian kredit pertanian, meningkatkan pendanaan penelitian dan pengembangan pertanian, intensifikasi penggunaan teknologi pertanian maupun peningkatan jumlah angkatan petani baru,” ujar Muhaimin dalam keterangan resminya, Jum’at (7/8).
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini juga mengharapkan Pemerintah memberikan banyak insentif kepada petani.
Sebab, kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli 2020 belum sepenuhnya menguntungkan petani di Indonesia saat ini. Mengingat, tidak meratanya infrastruktur khususnya untuk mengangkut hasil panen serta panen raya yang berbarengan.
“Ini masalah selalu berulang. Harus ditemukan mekanisme penyerapan dan distribusi yang baik supaya tidak ada penumpukan saat panen. Harus dicari terobosan bagaimana improvisasi pada aspek distribusi hasil pertanian,” tandas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut.
Muhaimin mengharapkan, Pemerintah dapat menyerap hasil produksi petani dengan harga yang layak. Sehingga, dapat mendongkrak NTP petani, khususnya sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura.
Menurut Muhaimin, pertanian merupakan sektor pengungkit pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan. Dia juga mendorong arah perubahan orientasi pertanian di Indonesia kepada konsep kedaulatan pangan.
Sebagaimana, tercantum dalam RPJMN dan telah menjadi visi pemerintahan. Serta, sesuai dengan Deklarasi PBB tentang hak asasi petani dan rakyat yang bekerja di pedesaan (UNDROP).
“Tujuannya, menjadikan para petani dan nelayan sebagai produsen utama yang menghasilkan pangan tanpa tergantung importasi. Distribusi lahan melalui program reforma agraria dan diversifikasi pangan justru lebih tepat untuk segera dilaksanakan saat ini. Hal ini sekaligus dapat menjadi solusi di tengah krisis pangan disaat pandemi Covid-19 seperti saat ini,” pungkasnya.
