ASPEK.ID, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti rencana pengiriman prajurit TNI ke Lebanon untuk menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Dia meminta pemerintah memastikan dukungan intelijen dan sistem perlindungan pasukan berjalan optimal demi meminimalisir risiko di lapangan.
Amelia mengatakan keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian PBB merupakan bentuk komitmen menjaga stabilitas dunia. Namun, menurutnya, keselamatan prajurit tetap harus menjadi prioritas utama.
“Kami di Komisi I DPR RI mendukung langkah pemerintah terutama Kementerian Pertahanan dan TNI untuk terlibat dalam misi-misi perdamaian dunia yang dilakukan oleh PBB,” kata Amelia di Jakarta, Jumat (15/5).
Dia mengingatkan agar insiden yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI dalam misi sebelumnya tidak kembali terjadi. Karena itu, pengiriman pasukan harus dibarengi mitigasi risiko yang matang.
Menurut Amelia, kesiapan personel tak hanya menyangkut kemampuan individu, tetapi juga dukungan logistik, perlindungan pasukan, hingga skema evakuasi darurat apabila kondisi keamanan di Lebanon memburuk.
Dia menilai situasi di kawasan perbatasan Israel-Lebanon masih sangat dinamis sehingga membutuhkan pengawasan dan evaluasi ancaman secara berkala.
Amelia juga meminta TNI memastikan seluruh personel yang ditugaskan telah memahami aturan pelibatan atau rules of engagement, prosedur force protection, kemampuan menghadapi serangan asimetris, hingga dukungan alutsista yang memadai.
“Ini penting, karena jangan sampai peristiwa yang beberapa bulan lalu terjadi lagi dan menimpa prajurit kita yang sedang melaksanakan misi perdamaian PBB,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan Indonesia akan mengirim 780 prajurit TNI untuk bertugas di misi UNIFIL di Lebanon.
“Tanggal 22 (Mei 2026) rencananya. (Sebanyak) 780 orang (prajurit TNI berangkat ke UNIFIL),” kata Sugiono usai pernyataan pers bersama Indonesia-Singapura di Jakarta, Selasa (12/5). []
